PALANGKA RAYA – Banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah, terutama Kota Palangka Raya, memperlihatkan buruknya mitigasi bencana oleh pemerintah. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Ribuan warga dilaporkan mengungsi. Selain itu, aktivitas perekonomian warga terganggu.
Radar Sampit mencatat, sebelum terjadi banjir, nyaris tak ada upaya mitigasi dari pemerintah. Padahal, peringatan ancaman bencana hidrometeorologis telah dikeluarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan mengantisipasi dampak fenomena suhu lautan pasifik La Nina.
Adapun mitigasi bencana, merupakan tindakan untuk mengurangi dampak serta risiko bahaya lewat tindakan proaktif yang diambil sebelum bencana terjadi. Kemudian, mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi, termasuk infrastruktur yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, meningkatkan pengetahuan masyarakat menghadapi dan mengurangi risiko bencana, supaya masyarakat bisa hidup dengan aman dan nyaman.
Faktanya, dari banjir yang melanda sejumlah wilayah Palangka Raya, upaya mitigasi tak dilakukan. Padahal, banjir besar sebelumnya juga melanda wilayah itu pada September lalu, yang berdampak mengungsinya ribuan warga akibat rumah terendam. Selain itu, sejumlah fasilitas juga rusak.
Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Sandi Alfadien Mustofa mengatakan, jajarannya terus berupaya melakukan evakuasi masyarakat terdampak. Kemudian, melaksanakan patroli dan memastikan kesehatan warga. ”Kami terus melakukan upaya konkret untuk penanganan banjir saat ini,” ujarnya, Senin (15/11).
Sandi mengungkapkan, banjir telah merendam sebanyak 4.132 rumah yang tersebar di lima kecamatan dan 16 kelurahan. Ketinggian antara 5-100 cm. Kecamatan terdampak banjir, di antaranya Pahandut, Pahandut Seberang, Jekan Raya, Sebangau, Bukit Batu, dan Rakumpit.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat banjir. Pihaknya akan bergerak cepat dalam penanganan terhadap warga terdampak.
