PALANGKA RAYA, RadarSampit.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Nuryakin mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalteng fokus tanggulangi kemiskinan ekstrem, melalui beberapa program lintas perangkat daerah.
Menurutnya program-program ini yang telah disampaikan kepada Kemenko PMK, untuk mendapatkan data By Name By Address (BNBA) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
”Data BNBA P3KE ini yang bisa digunakan bagi PD dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstremnya agar bisa lebih tepat sasaran,” ujar Nuryakin saat hadiri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di kabupaten/kota Se Kalteng bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kamis (16/3).
Ditambahkannya, sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 dan Peraturan Badan Perwakilan BKKBN nomor 12 tahun 2021, pencapaian indikator yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus terarah pada lima program prioritas, yaitu pendataan keluarga berisiko stunting, pendampingan surveilans, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tematik stunting (audit kasus stunting, minilokakarya, elektronik siap nikah dan hamil, serta TPK).
“Keluarga yang berisiko stunting terdata dari 117.091 keluarga sasaran, yang mempunyai ibu hamil, baduta dan balita terdapat 59.669 keluarga. Dari sini terdeteksi 22.639 keluarga yang mempunyai jamban tidak layak dan 23.028 keluarga yang memiliki akses air minum utama tidak layak. Sedangkan, jumlah keluarga sasaran berisiko stunting memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 78.943 (67,4 persen),” pungkas Nuryakin.
Ia menambahkan, prevalensi stunting di Kalteng tertinggi kelima Se Indonesia, hal itu terlihat dari tahun 2013 dimana Kalteng berada di angka 41,3 dan 2018 turun menjadi 34,04.Selain itu, berdasar data BPS, kemiskinan ekstrem Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, dimana data tahun 2021 sebesar 0,60persen, dan data tahun 2022 menjadi 1,15persen.(ewa/gus)
