Mirisnya, untuk mendapatkan minyak solar, para sopir tak hanya mengantre berjam-jam, namun juga ditagih parkir Rp 300-400 ribu ke preman. Salah bacot, salah bertindak saja, para sopir takkan dapat jatah BBM.
Keresahan tersebut tak hanya dialami sopir angkutan, namun juga para petani dan nelayan di Kotim yang juga merasakan sulitnya memperoleh BBM solar.
Willy mengatakan, pemerintah pusat menggelontorkan dana yang sangat besar untuk migas bersubsidi yakni sebesar Rp 17 Triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 71 Triliun yang ditujukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
”Yang menjadi persoalan di lapangan, pemberian subsidi BBM dan gas elpiji 3 Kg tidak tepat sasaran dan banyak masyarakat yang mampu yang mendapatkannya. Ini yang sangat saya sayangkan terjadi di Kalteng,” ujarnya.
Mengingat besarnya dana subsidi migas yang dianggarkan pemerintah untuk masyarakat tidak mampu diharapkan ada pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang baru agar masyarakat yang mampu secara finansial tak dengan mudahnya mendapatkan BBM maupun gas elpiji bersubsidi dari pemerintah.
”Dalam pertemuan saya terakhir dengan menteri, dana subsidi migas itu sangat besar dan seharusnya tidak ada masyarakat yang tidak mampu yang kesulitan mendapatkan BBM atau elpiji subsidi. Mudah-mudahan ada sistem atau regulasi baru yang mengatur tentang penyaluran produk subsidi agar program subsidi dari pemerintah itu tepat sasaran,” ujarnya.
Willy mengimbau masyarakat agar menggunakan BBM di SPBU atau Pertashop dengan jenis yang berkualitas. ”Saat ini banyak sekali BBM oplosan (campuran), ini sangat merugikan dan berdampak negatif yang dapat merusak lingkungan. Dari sosialisasi ini saya ingin yang hadir disini mengetahui betapa pentingnya peran BPH migas dalam mengatur pendistribusian migas agar masyarakat mudah mendapatkannya tanpa kendala,” ujarnya.
Selama 3,5 jam kegiatan dilaksanakan di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Sampit, ada banyak keluhan yang disampaikan para tamu undangan. Sedikitnya ada sekitar 50-an tamu undangan, di antaranya sejumlah camat, pengusaha angkutan, anggota DPRD Kotim dan Kalteng serta sejumlah instansi dan pihak terkait.
