RadarSampit.com – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran sudah menjadi rahasia umum yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah.
HENY, Sampit
Berbagai permasalahan fakta di lapangan tampak jelas seperti kelangkaan BBM jenis solar, antrean panjang yang mengular kerap kita jumpai hampir setiap hari disemua SPBU di Kota Sampit. Belum lagi, keterbatasan kuota pertalite dan tingginya harga gas elpiji 3 kilogram yang sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Selama bertahun-tahun persoalan itu seperti tak pernah mendapatkan solusi yang konkret. Sopir angkutan berteriak, petani dan nelayan kesulitan mencari BBM, serta jeritan para ibu rumah tangga yang mengeluhkan harga gas elpiji yang kini sudah menembus harga Rp 35 ribu per tabung.
Masalah yang terjadi di Kabupaten Kotim itulah yang mendasari Anggota DPR RI Komisi VII Willy Midel Yoseph mengadakan pertemuan yang bertajuk “ Sinergitas BPH Migas dan DPR RI”. Dirinya mendatangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
BPH Migas merupakan badan yang dibentuk di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.
Willy mengatakan, proses pendistribusian BBM di Kalteng sangat mengejutkan. Para pengusaha atau penyalur migas ingin menyerah untuk menyalurkan BBM maupun Elpiji bersubsidi. Hal itu dikarenakan, penikmat subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak sedikit masyarakat mampu yang ikut menikmati.
”Kondisi pendistribusian minyak di Kotim sedikit bermasalah, terutama antrean yang cukup panjang hampir disemua SPBU. Tiga minggu yang lalu saya ketemu dengan para pengusaha angkutan. Dari pertemuan itu disampaikan ada permasalahan di SPBU yang masih menjadi kendala. Fakta terungkap, ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan antrean panjang, keterlibatan preman dan aparat kepolisian dan TNI yang tidak berjalan (mengamankan). Itu yang menjadi perhatian kita,” kata Willy M Yoseph, Jumat (17/6).
