Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyampaikan apresiasi penyelenggaraan haji 2022 berjalan lancar. Kemudian hasil lobi-lobi, menghasilkan keputusan kuota haji kembali normal. Saat memimpin rapat soal persiapan haji, dia hanya menyoroti siap antrean haji yang begitu panjang.
“Kemarin saya di-WA teman saya. Dia mendaftar (haji) bulan kemarin, menunggu sampai 2099,” katanya. Kahfi mengatakan sampai saat ini belum ada solusi signifikan dari pemerintah untuk mengurai antrian haji tersebut. Dia mengatakan perlu ada kebijakan yang ekstrem untuk mengatasi panjangnya antrean haji. Misalnya menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran haji di daerah dengan antrean yang panjang.
Investasi Dana Haji
Di tempat terpisah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah memaparkan perkembangan pengelolaan dana haji. Dia menyampaikan saldo dana haji per 31 Desember 2022 adalah Rp 166,01 triliun. Saldo tersebut naik dibandingkan posisi 31 Desember 2021 yang tercatat Rp 156,79 triliun.
Kemudian hasil investasi dana haji di 2022 tercatat mecapai Rp 10,08 triliun. Capaian hasil investasi itu di atas target yang dipatok Rp 9,07 triliun. Namun catatan hasil investasi 2022 itu sedikit lebih rendah dibandingkan periode 2021 yang membukukan hasil Rp 10,52 triliun. “Jadi memang kalau secara umum kami sampaikan, seluruh dana kelolaan haji dan dana abadi umat dikelola secara optimal,” katanya. Dia mengatakan persentase imbal hasil atau yield 6,28 persen dalam satu tahun, bersih tanpa dipotong pajak.
Fadlul juga menyampaikan BPKH kembali menjajaki peluang investasi langsung. Khususnya investasi layanan terkait perhajian. Seperti layanan hotel, katering, dan transportasi jemaah haji selama di Saudi. Tujuan dari investasi langsung itu bukan hanya untuk menghasilkan return pengelolaan dana haji. Tetapi juga menghasilkan efisiensi pengelolaan haji. Sehingga biaya haji bisa ditekan.
“Singkat cerita beban biaya haji ke depan semakin menantang,” katanya. Sehingga perlu ada terobosan pengelolaan dana haji, sehingga bisa meningkatkan nilai manfaat atau hasil investasi. Dia menegaskan BPKH sebagai juru bayar. Ketetapan biaya haji kewenangan Kemenag bersama DPR.
