Curhatan Tenaga Pendidik yang Tugas di Pelosok

Terkendala Internet, Listrik Sering Padam, hingga Jalan Rusak  

Guru Pedalaman
SOSIALISASI: Bupati Kotim Halikinnor sampaikan beberapa poin penting dalam sosialisasi Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) bagi jenjang sekolah dasar di Werra Hotel Resort Sampit, Kamis (27/6/2024). (HENY/RADAR SAMPIT) 

Halikinnor memanggil kelima perwakilan guru ini, karena ingin mendengar langsung kendala yang dihadapi terutama terkait pelaporan e-personal dan e-kinerja.

“Saya ingin mendengar langsung dari bapak ibu disini, apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam pelaporan e-personal dan e-kinerja, apakah sistemnya memang sulitkah,” kata Halikinnor kepada tenaga pendidik yang dipanggil.

Bacaan Lainnya

Ia sudah menangkap kendala yang paling banyak dihadapi para tenaga pendidik yaitu kendala sulitnya mencari sinyal jaringan internet yang menjadi hambatan dalam pelaporan e-personal dan e-kinerja.

“Bagaimana kalau saya buat kebijakan khusus untuk pegawai pedalaman, kita uji coba dulu selama enam bulan, TPP dibayarkan di awal, tetapi apabila kinerjanya menurun, tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, otomatis nilai TPP dipotong di bulan depannya,” kata Halikinnor.

Kebijakan itu langsung disambut sorakan gembira oleh para tenaga pendidik yang hadir. Mereka  berharap kebijakan itu lekas diterapkan dan tak lagi mengalami keterlambatan dalam menerima tunjangan prestasi pegawai (TPP).

Baca Juga :  Tiga Mobil Berpenumpang Ini Gagal Masuk Wilayah Kotim

Halikinnor memahami pelaporan e-personal dan e-kinerja bagi setiap pegawai menjadi salah satu syarat pencairan TPP. Namun, jaringan internet yang sulit menjadi kendala bagi pegawai yang bertugas di pedalaman sehingga  pencairan TPP lambat dibayarkan.

“Untuk pencairan TPP, pegawai harus dituntut melengkapi syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Saya mendengar masalahnya di jaringan internet saat upload laporan ke e-personal dan e-kinerja yang membuat TPP tertunda dibayarkan. Makanya, saya ingin TPP dibayarkan duluan,”ujarnya.

Kebijakan khusus tersebut lanjut Halikin berlaku untuk semua pegawai, namun diutamakan pegawai yang bertugas di pedalaman.

“Berlaku semua, tetapi diutamakan pegawai pedalaman. Kalau (pegawai) di kota kan tidak ada kendala jaringan, berarti hanya cara saja, cepat saja diproses (pencairannya). Memang verifikasi ini tidak semua guru mengerti, tetapi ada juga yang tahu, tapi teriak di medsos. Seolah-olah Bupati yang terlambat membayarkan itu,” ujarnya.



Pos terkait