SAMPIT – DPD Partai Demokrat Kalimantan Tengah (Kalteng) membantah memberikan dukungan suara kepada Jhon Krisli sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotim. Hal tersebut disampaikan untuk meluruskan pernyataan Anggota Fraksi Partai Demokrat Kotim SP Lumban Gaol.
”DPD Demokrat Kalteng tidak pernah memberikan dukungan, baik itu kepada Parimus maupun Jhon Krisli. DPD posisinya netral untuk ini,” kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Kalteng Edy Rustian, Selasa (8/2).
Edy menuturkan, Ketua DPD Demokrat Nadalsyah (Koyem) dan Sekretarisnya Junaidy dalam posisi netral. Hal itu sangat berdasar karena kedua nama tersebut memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kancah perpolitikan. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Demokrat untuk menentukan siapa yang layak menduduki pucuk komando Partai Demokrat di Kotim tersebut.
Nadalsyah, kata dia, terkejut dengan adanya kabar dukungan tersebut. Padahal, selama ini DPD sudah menegaskan mereka netral. Karena itu Nadalsyah dan Junaidi sebagai pihak yang berperan memberikan dukungan suara memerintahkan pihaknya untuk segera mengklarifikasi pernyataan SP Lumban Gaol tersebut.
Sebagai Ketua DPD Demokrat Kalteng, kata Edy, Koyem menginginkan kader terbaik yang mumpuni bersaing secara sehat untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kotim.
”DPD akan bersikap netral dan beliau juga berpesan agar menjaga netralitas. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang mengklaim bahwa Pak Koyem dan Pak Junaidi mendukung Jhon Krisli, itu tidak benar dan tidak berdasar,” tegas Edy.
Nadalsyah, lanjutnya, tidak ingin berpihak kepada salah satu di antara kedua nama calon yang bersaing. Namun, dia memberikan ruang kepada dua kader terbaiknya untuk beradu visi dan misi, serta gagasan untuk Partai Demokrat ke depannya.
”DPD Demokrat Kalteng tidak mau menyakiti hati kader, biar kader beradu visi dan misi,” kata dia.
Dia menjelaskan, Muscab Partai Demokrat bukan ditentukan melalui pleno yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Namun, ditarik ke DPP Partai Demokrat. Parimus dan Jhon Krisli akan bertarung untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan DPP.
