KASONGAN, RadarSampit.com-Laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2022 belum disepakati DPRD setempat. Pasalnya, laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Katingan dinilai belum singkron.
Anggota DPRD Kabupaten Katingan Rudi Hartono mengungkapkan, target PAD ditetapkan Rp112 Miliar. Namun, yang masuk hanya Rp50 miliar atau terealisasi 45, 03 persen.
Menurutnya, data itu tidak singkron ketika paripurna perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, saat itu disampaikan PAD sudah mencapai Rp60 Miliar lebih sedangkan data yang terbaru hanya Rp50 Miliar.
Akibatnya, paripurna dibatalkan dikarenakan persoalan pembahasan PAD tersebut. Sehingga, pihak legislatif telah menyoroti laporan pendapatan daerah tersebut.
“Kami tidak akan menggelar paripurna penyampaian rekomendasi dan penetapan keputusan legislatif atas laporan LKPJ Bupati. Alasannya, pemerintah kabupaten wajib memberitahukan keterangan PAD yang benar,” tegas Rudi.
Politikus dari Partai Golkar ini menegaskan, pihaknya tidak ingin mengeluarkan kebijakan terhadap rekomendasi, secara asal-asalan. Sehingga, sikap keterbukaan dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran daerah harus betul-betul dilakukan, karena itu memberikan contoh yang baik untuk disampaikan kepada publik. (sos/gus)
