PALANGKA RAYA, RadarSampit.com– Kejaksaan Negeri Kapuas menuntut hukuman berbeda untuk dua terdakwa kasus korupsi dana tahapan pemilihan gubernur dana tahapan Pemilihan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, yang bersumber dana dari APBN Tahun Anggaran 2020 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kapuas Alfian Fahmi mengatakan, Eks Sekretaris KPU Kapuas, Otovianus dituntut pidana penjara 8 tahun 6 bulan dan denda Rp400.000.000 dengan subsider 5 bulan.
“Terdakwa Otovianus juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.021.532.431. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun 3 bulan,”ujarnya, Jumat (3/2).
Alfian juga menyebutkan, Eks Komisioner KPU Kapuas Budi Prayitno dituntut dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200.000.000 dengan subsider 3 bulan. Selain itu, Budi juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp460.546.500. Jika uang pengganti tersebut tak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sambung Alfian, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Kemudian lanjutnya, pabila terpidana tidak mempunyai harta cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.
Jaksa juga menyatakan, perbuatan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Juncto pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.
