PALANGKA RAYA – Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memantik ratusan mahasiswa di Kota Palangka Raya, Kalteng, untuk berunjuk rasa. Tergabung dalam Aliansi Gerakan Bersama KPK (Gebrak), mereka menagih janji Presiden Joko Widodo terkait penguatan lembaga tersebut.
Aksi itu digelar di depan Kantor DPRD Kalteng, Jumat (2/7), dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Perwakilan sekaligus juru bicara aksi Rizki Oktaviandi mengatakan, gerakan yang dilakukan merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya sejak tahun 2019 lalu terkait upaya pelemahan KPK.
”Kami hanya ingin menagih janji kepada Pak Presiden Joko Widodo untuk menguatkan KPK. Namun, nyatanya tidak. Banyak sekali kasus-kasus besar ditangani, malah puluhan pegawai KPK diberhentikan. Ingat, salah satu yang ditangani adalah korupsi bantuan sosial,” katanya.
Pihaknya mendesak agar penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi dijalankan. ”Kami minta KPK lebih diperkuat. Bukan justru diperlemah. Kami juga meminta Presiden mengaktifkan lagi 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan,” katanya.
Pengunjuk rasa juga menuntut Ketua KPK Firli Bahuri mundur dari jabatannya. Mereka meminta DPRD Kalteng untuk ikut menolak semua bentuk pelemahan terhadap KPK.
Rizki menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan orasi dengan jumlah massa lebih banyak lagi. ”Kami akan terus memberikan dukungan kepada KPK untuk lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri mengatakan, sebenarnya aksi itu telah ditolak meski sudah mengajukan surat izin, lantaran kenaikan penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi. Bahkan, rektor dari seluruh universitas menyarankan tidak melakukan aksi tersebut.
”Saya minta agar tidak lagi melakukan kegiatan tersebut. Jika masih membandel, akan koordinasi dengan para pihak untuk melakukan langkah konkret. Saya tidak bubarkan lantaran memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan aksinya,” pungkasnya. (daq/ign)
