SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersama dengan aparat penegak hukum didesak menelusuri pelarian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar. Pasalnya Solar sangat cepat habis di stasiun bahan bakar umum (SPBU). Diduga hal tersebut merupakan permainan mafia BBM.
”Beberapa hari terakhir ini kami banyak menerima keluhan dari masyarakat Kotim terkait mahalnya harga minyak di tingkat pengecer,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim SP Lumban Gaol, Rabu (10/8).
Dia mengungkapkan, harga eceran Solar dan Pertalite di Kota Sampit semakin tidak terkendali, yakni tembus Rp14.000 – Rp16.000 per liter. Hal idu diduga disebabkan kenaikan harga BBM nonsubsidi, seperti Dex yang mencapai Rp 18.150 dan Pertamax Rp 12.750.
Dia mempertanyakan tim BBM bentukan Pemkab Kotim, termasuk pihak Pertamina yang seharusnya sering turun ke lapangan untuk melihat fakta bahwa BBM sebenarnya tidak sulit. Hanya saja, diborong dan dilangsir oknum tertentu.
”Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa harganya di kios-kios pinggir jalan tingkat pengecer bisa menjual dan mendapatkan selisih keuntungan hingga Rp 9.000 lebih per liternya ? Sungguh angka yang cukup fantastis,” kata dia.
Dia melanjutkan, hampir di semua pedagang eceran menjual solar dengan harga yang sama. Ketika masyarakat pemakai solar yang punya hak ingin mendapatkannya di SPBU, hampir semua habis terjual.
”Lalu, yang menjadi pertanyaan, solar tersebut dijual ke mana? Kenapa di pinggir jalan banyak tersedia dengan harga yang hampir mendekati harga Dex,” ujarnya.
”Kami menduga ada orang kuat yang ikut bermain dalam situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya. SPBU juga harus ikut bertanggung jawab dalam situasi ini. Kenapa bisa terjadi? Tidak mungkin hanya oleh SPBU saja tanpa didukung orang-orang pemilik kekuasaan dan pemilik kewenangan pengawasan dan penindakan,” ujarnya.
Dia melanjutkan, hal tersebut menjadi perhatian serius semua pihak untuk memastikan BBM subsidi tidak salah sasaran. ”Jangan sampai daerah ini dikendalikan oleh para perusak kemajuan daerah. Kita semua punya tanggung jawab bersama dalam menumpas sifat buruk para pelaku tersebut,” tegasnya.
