SAMPIT – Tingginya curah hujan di Sampit, Kabupaten Kotim, merendam Jalan Jenderal Sudirman Km 4, bagian dari ruas jalan Trans Kalimantan. Kondisi itu memicu kemacetan panjang, Selasa (7/9).
”Banjirnya hanya sekitar 15 meter, tapi ada titik yang cukup dalam, makanya harus hati-hati. Saya melintas pagi tadi saat hendak bekerja, sudah macet,” kata Rudi, warga Sampit.
Pantauan di lapangan, Selasa siang, titik jalan yang terendam tidak jauh dari Islamic Center. Antrean dari arah pusat kota sudah mencapai depan SPBU dekat bundaran Balanga, sedangkan dari arah Pangkalan Bun sudah mencapai depan SMAN 4 Sampit.
Diperkirakan panjang deretan mobil sekitar tiga kilometer. Meski begitu, arus lalu lintas tetap berjalan karena ada petugas yang mengatur untuk kendaraan melintas secara bergantian.
Lalu lintas di jalur ini memang cukup padat karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan yang menghubungkan Kotawaringin Timur dengan tiga kabupaten lain di wilayah barat. Lokasi itu memang kerap terendam ketika curah hujan tinggi. Tahun sebelumnya, kondisi hampir serupa juga terjadi. Kemacetan terjadi akibat jalan terendam.
Untuk mengatasi banjir tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Permukiman Kotim menurunkan alat berat untuk membersihkan drainase di pinggir jalan. Hal itu agar air semakin cepat mengalir ke anak sungai sehingga tidak lagi meluap ke badan jalan.
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim SP Lumban Gaol mengatakan, terendamnya Jalan Jenderal Sudirman menandakan pembukaan akses jalan alternatif kian mendesak. Dia mendorong Pemkab Kotim membuka akses Jalan MT Haryono Barat sampai Kompleks Perumahan Pembina di Jalan Jenderal Sudirman Km 5.
”Kami dorong agar pemerintah daerah membuka jalan alternatif baru, khususnya lanjutan di Jalan MT Haryono barat yang sudah eksisting,” kata Lumban Gaol.
Dia menambahkan, ruas yang terendam itu selalu terjadi setiap tahun saat curah hujan tinggi. Bahkan, bisa terjadi dua sampai tiga kali dalam setahun.
”Saya sebagai warga dan anggota DPRD yang juga tinggal di km 3,5 sudah sering menyuarakan ini ke pemerintah daerah dalam setiap pertemuan. Namun, sepertinya belum ada tindakan yang bisa mengatasinya agar tidak terulang setiap tahun,” katanya. (ang/ant/ign)
