SAMPIT, radarsampit.com – Peran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah daerah pemilihan Kotim-Seruyan patut dipertanyakan terkait urusan perbaikan jalan lingkar selatan Kota Sampit. Akibatnya, Kabupaten Kotawaringin Timur kena getahnya, yakni menerima dampak buruk dari rusaknya ruas tersebut.
Harusnya, legislator di tingkat provinsi berperan lebih besar mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng agar serius menangani jalan lingkar selatan. ”Seharusnya yang lebih proaktif adalah DPRD dan Pemprov Kalteng, karena kewenangan ada di mereka. Bukan dilempar ke kabupaten seperti sekarang,” kata tokoh masyarakat Kotim Supriadi, Jumat (12/8).
Mantan Wakil Ketua DPRD Kotim ini menuturkan, selama ini tidak terlihat sikap politik anggota DPRD Kalteng, khususnya dapil Kotim Seruyan memperjuangkan penanganan lingkar selatan. Sebaliknya, justru yang proaktif di kabupaten yang harus menodong perusahaan dan pihak ketiga lainnya untuk membangun dan memperbaiki ruas tersebut.
”Itulah yang disesalkan. Ke mana wakil di provinsi untuk memperjuangkan pembangunan jalan tersebut,” kata Supriadi.
Supriadi berpandangan, mengumpulkan investor untuk membentuk konsorsium perbaikan jalan lingkar selatan seharusnya bukan dilakukan Pemkab dan DPRD Kotim, namun DPRD dan Pemprov Kalteng yang mestinya memanggil PBS dan Pemprov.
”Saya sebagai orang Sampit prihatin dengan kondisi ini,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kotim dua periode ini.
Supriadi menuturkan, jalan lingkar selatan memiliki peran strategis untuk Kotim dan Kalteng umumnya. Yakni jadi lintasan khusus bagi angkutan berat keluar-masuk Pelabuhan Bagendang. Hal yang terjadi sekarang, rusaknya jalan itu angkutan kerap melintas jalan dalam kota, sehingga dampak buruknya sangat besar, baik bagi masyarakat maupun infrastruktur.
Sebagai informasi, anggota DPRD Kalteng dari daerah Kotim-Seruyan ada beberapa orang, yakni Alexius Esliter, Artaban, Fery Khaidir dari PDI Perjuangan. Kemudian, Sudarsono dan Sinar Kemala dari Partai Golkar, Jainudin Karim dari Gerindra, Yeni Maria dari Demokrat, Rizky Amalia dari PAN, Fajar Hariadi dari PKB, dan Toga Nadeak dari Nasdem.
