SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya untuk mengendalikan tingkat inflasi sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian dalam rapat pengendalian inflasi daerah baru-baru ini. Mendagri meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menangani inflasi.
Jangan sampai gangguan di bidang ekonomi tersebut menimbulkan efek domino ke krisis sosial, pengangguran, harga yang mahal, penduduk yang makin miskin dan kemudian krisis keamanan dan bahkan akhirnya krisis politik.
“Ini harus kita jaga, karena jangan sampai citranya pemerintah tidak bisa mengendalikan, kita kedepan pada 2024 akan ada pesta demokrasi, untuk itu kita jangan sampai seperti yang disampaikan Mendagri, jangan sampai berdampak terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berkurang karena tidak bisa mengendalikan tingkat inflasi. Itu yang harus di jaga,” kata Asisten II Setda Kotim Alang Arianto.
Pemkab Kotim terus mengupayakan pemulihan ekonomi terus berlanjut, sehingga yang menjadi salah satu tugas penting adalah mengantisipasi pergerakan daripada inflasi. Jika inflasi tidak terkendali maka akan mengganggu pemulihan ekonomi.
“Dampak inflasi bisa meningkatkan kemiskinan, disampaikan juga oleh BPS, salah satu kenaikan BBM, sangat besar sekali kenaikannya, cuma kita masih di bawah satu digit kenaikan, cuma itu bisa meningkatkan kemiskinan. Sekarang kita antisipasi kenaikan pertalite. Itu diatur oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah, inilah harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti gas LPG, yang agak susah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusinya, itu yang jadi persoalan kita,” tandasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya tidak menginginkan efek domino terjadi. Bila terjadi krisis sosial keamanan dan politik, akan membuat negara mundur. Hal tersebut harus sama-sama diwaspadai. (yn/yit)
