PANGKALAN BUN – Sebanyak lima posko penyekatan didirikan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini sebagai upaya tindaklanjut dari Surat Eadaran Gubernur Kalimantan Tengah terkait pelaku perjalanan masuk Kalimantan Tengah.
Kapolres Kobar AKBP Devi Firmanyah mengatakan, adanya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah terbaru mengenai pelaku perjalanan masuk Kalimantan Tengah wajib menyertakan bukti reverse-transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif Covid-19. Aturan ini langsung ditindaklanjuti dengan menggelar rapat dengan sejumlah instansi.
Banyak kesepakatan bersama dalam rangka mengawal SE Gubernur Kalteng, mengingat Kobar salah satu pintu masuk Provinsi Kalimantan Tengah.
“Kami bakal membuat lima posko penyekatan untuk mengawasi orang yang keluar masuk Kobar,” kata Kapolres Kobar AKBP Devi Firmansyah.
Lima posko berada di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Bundaran Mahkota di Kecamatan Kotawaringin Lama, Simpang Runtu Kecamatan Pangkalan Lada, dan simpang Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng.
Posko di bandara dan pelabuhan untuk mengecek pandatang dari luar Kalimantan. Posko di Bundaran Mahkota untuk memeriksa orang masuk dari Kabupaten Sukamara dan Kalimantan Barat. Posko di Simpang Runtu Kecamatan Pangkalan Lada untuk memantau aktivitas orang masuk dari Kabupaten Lamandau.
“Lima posko ini mulai aktif kita lakukan mulai Jumat 2 Juli. Masyarakat yang masuk ini wajib membawa hasil tes PCR bagi perjalanan udara dan laut. Sedangkan untuk yang perjalanan darat hanya wajib tes antigen,” bebernya.
Pengetatan dilakukan dalam rangka memastikan masyarakat dari luar tidak membawa masuk virus dan berpotensi menularkan ke masyarakat. Dengan pengetatan ini diharapkan kasus covid-19 di Kobar semakin terkendali dan kasusnya cepat menurun. (rin/yit)
