MANTAP!!! Bupati Kotim Pantang Menyerah Atasi Tiket Pesawat Mahal di Sampit

bupati kotim
WAWANCARA: Bupati Kotim Halikinnor memberikan keterangan pada wartawan usai pembukaan Pasar Ramadan, Kamis (23/3). (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perpanjangan landasan pacu Bandara Haji Asan Sampit. Hal itu penting agar bandara tersebut bisa didarati pesawat berbadan lebar serta mengatasi mahalnya harga tiket yang dikeluhkan pengguna transportasi udara.

”Kalau perlu kita sama-sama DPRD kabupaten, DPRD provinsi, Dinas Perhubungan, dan saya untuk kembali menghadap Menteri Perhubungan. Sebelumnya sudah pernah saya menghadap beliau dan sudah dijanjikan, tetapi ternyata dibatalkan karena pandemi Covid-19,” kata Halikinnor, akhir pekan lalu.

Bacaan Lainnya

Frekuensi penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit masih terbatas. Padahal, permintaan tinggi. Seperti penerbangan ke Jakarta hanya ada satu dalam sehari. Itu pun terkadang bisa batal. Keluhan lain yang banyak disampaikan masyarakat adalah harga tiket pesawat di Sampit yang jauh lebih mahal dibanding di bandara lain.

Baca Juga :  Damkar Evakuasi Kucing yang Terjebak Sepekan di Plafon

Akibatnya, banyak warga yang memilih terbang melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya atau Bandara Iskandar Kabupaten Kotawaringin Barat, karena banyak pilihan penerbangan dan harga tiket lebih murah.

”Kondisi ini karena maskapai yang beroperasi di Bandara Haji Asan Sampit masih menggunakan pesawat jenis Boeing 737 seri 500,” katanya. Biaya operasionalnya dikabarkan hampir sama dengan jika mengoperasikan pesawat lebih besar yang mampu memuat lebih banyak penumpang.

Pesawat berbadan lebar belum bisa beroperasi di bandara lantaran panjang landasan pacu belum sesuai kebutuhan. Saat ini, panjang landasan pacu hanya 2.040 meter dengan lebar 30 meter. Padahal, idealnya dibutuhkan panjang 2.400-2.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan lebar.

”Lahan untuk perpanjangan landasan pacu sudah disiapkan. Pemerintah daerah terkendala anggaran yang dibutuhkan cukup besar yaitu diperkirakan mencapai Rp50 miliar,” jelasnya.

Untuk itulah Pemkab Kotim berharap proyek itu dibiayai pemerintah pusat melalui dana APBN. Jika mengandalkan dana APBD kabupaten, akan menyedot kemampuan daerah membiayai program pembangunan lainnya.



Pos terkait