JAKARTA – Perbedaan sikap antar menteri dalam isu politik harus segera diselesaikan. Wacana penundaan pemilu yang dilontarkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, berbeda 180 derajat dengan sikap pemerintah yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyayangkan operasi yang terus dilancarkan Luhut. Apalagi, upaya itu bertolak belakangan dengan pernyataan pemerintah lainnya. Baik Presiden Joko Widodo maupun Mahfud.
’’Padahal Menkopolhukam Mahfud MD yang sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi, Red) sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu,’’ ujarnya kemarin (17/3).
Terlebih, lanjut dia, alasan yang diajukan Luhut sulit dipahami. Usai melemparkan klaim big data yang berbeda dengan hasil survei, kini malah melontarkan fenomena cebong-kampret sebagai alasan.
’’Ini sudah tidak relevan semenjak Prabowo dan Sandiaga Uno menjadi pembantu Presiden Jokowi. Lagi pula itu argumen yang paling tak berkualitas dan sama sekali tak ada relevansinya,’’ imbuhnya.
Oleh karenanya, dia mendesak Presiden Jokowi mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi. Jika tidak, dia khawatir publik mengira Presiden merestui langkah tersebut.
Terpisah, anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menilai, Luhut bisa terancam pidana pasal penyesatan informasi atau penyebaran informasi hoaks. Itu terkait klaim big data yang mengatakan 60 persen dari 110 juta pengguna medsos di Indonesia setuju penundaan pemilu.
Senator asal Dapil Sulawesi Tengah itu mengingatkan, karena Luhut tidak membeberkan bukti big data. Luhut juga tidak membantah klaim sebaliknya yang disampaikan banyak pihak. ’’Lha kalau bohong terus disebar kan namanya penyebar hoaks. Kan ada ancaman hukuman bagi penyebar hoaks,’’ urai Abdul.
Menurutnya, Luhut tampaknya ingin membentuk opini publik. Namun, dia gagal mengajak masyarakat untuk percaya dengan klaim big data. Luhut juga gagal meyakinkan tokoh-tokoh untuk mendukungnya. ’’Yang terjadi malah sebaliknya. LBP malah dikeroyok oleh data yang menyatakan sebaliknya,’’ kata anggota Komite I DPD itu.
