Oleh karena itu, kata dia, jika pemerintah tidak mampu menanggung biaya PCR, maka setidaknya pemerintah bisa menurunkan kembali standar biaya PCR. Sebab, nominal tes PCR di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000 terbilang masih tinggi.
”Tentu harga PCR ini harus bisa diturunkan ke harga yang terjangkau oleh seluruh pengguna transportasi udara,” desak legislator asal Kalimantan Timur itu.
Penolakan pemberlakuan PCR untuk penerbangan juga disampaikan oleh Fraksi PKS DPR. Anggota Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menilai bahwa pemberlakuan PCR untuk penerbangan ini ironis di tengah situasi pandemi Covid-19 yang justru mulai membaik. Menurut hemat Suryadi, justru persyaratan perjalanan seharusnya dibuat lebih mudah.
”Karena saat ini kondisi sudah jauh lebih baik, sehingga menjadi ironi jika ketentuan penerbangan malah diperketat,” jelas Suryadi lewat keterangan tertulis kemarin. Aturan ini menurut dia semakin memberatkan masyarakat, khususnya calon penumpang. Apalagi dia menilai bahwa persyaratan maksimal 2×24 jam juga amat singkat dan sulit dipenuhi.
Lebih lanjut, Suryadi menyebutkan bahwa pemberlakuan aturan untuk Jawa dan Bali ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Daerah di Jawa dan Bali rata-rata sudah berada pada level 2 dan 1 serta tingkat penerimaan vaksin sudah tinggi, sehingga kewajiban PCR tidak relevan. Selain itu, kewajiban PCR juga dinilai diskriminatif karena hanya diterapkan pada perjalanan via udara.
Padahal, Suryadi berpendapat bahwa perjalanan udara relatif lebih singkat dan lebih aman karena adanya fitur High Efficiency Particulate Air (HEPA) untuk menyaring virus dan bakteri. “Padahal perjalanan udara relatif lebih singkat dibandingkan perjalanan darat sehingga interaksi antar penumpang justru bisa diminimalkan,” lanjutnya. (tau/agf/dee/deb/jpg)
