Paket Aspirasi Aliansi, Mahasiswa Kotim Desak Turunkan Harga BBM sampai Perbaikan Jalan

demo mahasiswa sampit
AKSI ALIANSI: Sejumlah mahasiswa Kotim saat melakukan aksi di DPRD Kotim, memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, Selasa (6/9).

SAMPIT, radarsampit.com – Gelombang protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) juga dilakukan aliansi mahasiswa Kabupaten Kotawaringin Timur. Tak hanya soal BBM, kaum intelektual itu juga menyampaikan sejumlah tuntutan dalam satu paket aspirasi, di antaranya pemerataan pembangunan di Bumi Habaring Hurung.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi organisasi kemahasiswaan di Kotim itu melakukan aksinya di gedung DPRD Kotim, Selasa (6/9). Sebelumnya mereka melakukan konvoi dari Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kotim.

Bacaan Lainnya
Pasang Iklan

Sebelum menyuarakan tuntutan, Koordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Rabbani, sempat mengeluhkan anggota DPRD Kotim yang hadir hanya beberapa orang. Dia mempertanyakan 40 anggota DPRD itu menyikapi persoalan BBM yang dinilai semakin menyulitkan rakyat.

Selain itu, mereka juga mengaku kecewa pada lembaga itu karena tidak menepati janji untuk melakukan survei harga minyak goreng pada aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Menurut Rabbani, aksi kali ini tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga BBM, namun juga untuk meminta pertanggungjawaban wakil rakyat atas aksi mereka sebelumnya terkait turunnya harga sawit dan mahalnya harga minyak goreng.

Baca Juga :  Kekurangan Anggaran Setengah Triliun Lebih, Begini Komentar Bupati Kotim

”Pada aksi beberapa waktu lalu sudah disepakati dan ditandatangani bersama untuk melakukan survey. Namun, setelah kami tunggu beberapa hari, ternyata tidak ada realisasinya. Sebenarnya kami kecewa karena tidak ada tindak lanjutnya. Suara kami hanya didengar, namun tidak ada tindak lanjut,” tegasnya.

Dalam aksi itu, aliansi mahasiswa menyampaikan empat tuntutan, di antaranya mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit BPH Migas dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM subsidi dan nonsubsidi. Kemudian, meminta DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat mencabut ketetapan kenaikan harga BBM per-3 September 2022.

”Ketiga, meminta Pemkab Kotim dan aparat penegak hukum Kotim mengusut tuntas dan membuktikan serta menindak lanjut mafia penimbunan BBM. Terakhir, meminta Pemkab Kotim segera melakukan perbaikan jalan di daerah Baamang Tengah, khususnya Jalan KH Dewantara dan membuat gerbang zona integritas mahasiswa dan pelajar di simpang empat jalan tersebut,” ujar Rabbani.



Pos terkait