PALANGKA RAYA, RadarSampit.com – Wakapolda Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono menegaskan, pihaknya akan menindak oknum-oknum jika terbukti yang terlibat kecurangan dan praktek ilegal dalam penerimaan anggota Polri Polda Kalteng.
Hal itu ditegaskannya, saat memimpin pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2023, bertempat di Aula Arya Dharma, Mapolda Kalteng, belum lama tadi. Wakapolda didampingi Irwasda Kombes Pol Ady Soeseno dan Karo SDM Kombes Pol Ivan Adhityas Nugraha.
Dipaparkannya, kuota penerimaan anggota Polri tahun 2023 di Polda Kalteng kali ini sebanyak 456 orang, dengan rincian kuota Akpol lima orang, Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) 375 orang, Polwan 19 orang, Polair tiga orang, Brimob 17 orang dan Tamtama 37 orang.
“Saya pastikan penerimaan tahun ini tetap mengedepankan prinsip penerimaan anggota Polri yang Bersih Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah), guna mendapatkan anggota Polri yang presisi, unggul dan kompetitif.Makanya saya minta semua membantu pengawasannya dan monitor kegiatannya,” tegas Agung.
Dikatakannya pula, penerimaan ini jangan sampai ada hal-hal negative. Peserta harus berkompetisi secara positif lantaran ada pengawas internal dan eksternal hingga tim dari instansi lain. “Makanya itu menjadi komitmen dalam pelaksanaan peneriman ini, melakukan kolaborasi agar bisa terlaksana dengan baik,” tambahnya.
Agung melanjutan, jika ada oknum-oknum yang terlibat kecurangan maupun ada pelanggaran, maka akan diproses sesuai regulasi yang ada.”Tegas kalau ada pelanggaran maka sanksi diberikan. Saya tegaskan lagi gratis. Jika ada pungutan berarti salah sendiri. Pokoknya tidak ada pungutan. Silahkan monitor dan jangan sampai ada yang ditipu-tipu dan tidak ada yang mengatasnamakan,” tegasnya lagi.
Jenderal bintang satu ini juga menegaskan, agar para peserta jangan terlibat atau sengaja melibatkan diri untuk menyuap panitia seleksi dengan tujuan tertentu. Sehingga dapat mencederai prinsip yang diterapkan dalam proses rekruitment ini.
