PANGKALAN BUN, RadarSampit.com – PT Korindo Ariabima Sari (KABS) menyerahkan Sumbangan Pihak Ketiga (SPK) senilai Rp 200 juta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng pada Senin (29/8).
Sumbangan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan dukungan PT Korindo Ariabima Sari terhadap kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Sumbangan Pihak Ketiga ini merupakan salah satu dari sekian banyak kontribusi nyata PT Korindo Ariabima Sari untuk mendukung program pembangunan baik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Kotawaringin Barat,” ungkap Manajer PT Korindo Ariabima Sari, Rachmad Effendi.
Menurutnya berdasarkan Pergub Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan hibah atau sumbangan dari pihak ketiga kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, SPK berfungsi sebagai penunjang dan pendukung peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
“SPK merupakan bentuk kepedulian para pelaku usaha kepada daerah yang menjadi tempat pelaku usaha tersebut beraktivitas,” katanya.
Pemerintah daerah mengenakan sumbangan kepada pihak ketiga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbangan tersebut bersifat sukarela dan tidak ditentukan besarannya oleh Pemerintah Daerah.
Selain menyerahkan SPK, melalui berbagai program CSC (Corporate Social Contribution) PT Korindo Ariabima Sari telah banyak berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah selama lebih dari 40 tahun beroperasi.
Seperti pada pertengahan tahun 2021 lalu, perusahaan bergabung dengan pemerintah daerah bersinergi dalam penanganan pandemi Covid-19 dengan cara mengaktifkan kembali mesin pengolahan oksigen untuk menyuplai kebutuhan masyarakat secara gratis di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Di tahun yang sama, PT Korindo Ariabima Sari juga menghibahkan lahan seluas 1,02 hektare yang terletak di RT 11B, Kelurahan Mendawai untuk dijadikan pasar yang dapat menampung enam kios dan 80 lapak yang dibangun oleh pemerintah daerah.
