SAMPIT, RadarSampit.com – Kesabaran Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor terhadap rusaknya jalan lingkar selatan Kota Sampit mencapai puncaknya. Dia meminta perusahaan yang menggunakan jalur itu untuk memperbaiki. Jika menolak, jalan dalam kota akan diblokade total bagi angkutan perusahaan.
”Kalau memang perusahaan dan pengusahanya tidak mau bekerja sama memperbaiki jalan (lingkar selatan), jangan masuk kota. Jalan kota akan kami tutup,” tegas Halikinnor, Senin (25/7).
Kemarin Halikinnor bersama sejumlah pejabat terkait, termasuk DPRD Kotim, meninjau langsung ruas tersebut. Rombongan pejabat itu disuguhkan kondisi jalan yang rusak parah. Kubangan besar di jalan menganga di sejumlah titik.
”Kami bersama legislatif sudah meninjau dan kondisinya sangat parah,” ujar Halikinnor.
Sebagai tindak lanjutnya, pihaknya akan langsung mengundang seluruh pimpinan perusahaan pada Rabu (27/7), untuk bersama merapatkannya di DPRD Kotim.
”Pengusaha angkutan, ekspedisi, perkebunan, dan lainnya akan kami undang membicarakan ini dan langsung menghitung teknis dan membaginya untuk fungsionalnya jalan ini,” kata Halikinnor.
Halikinnor menegaskan, penanganan jalan tersebut penting agar bisa dilewati. Dia langsung memerintahkan tim teknis menghitung dan merancangnya, hingga timbunan yang akan digunakan untuk ruas tersebut. ”Yang penting bisa lewat, aman, dan tidak ambles,” katanya.
Setelah rapat tersebut, lanjutnya, apabila tidak ada realisasi dari pengusaha, Pemkab Kotim akan menutup jalan kota demi kepentingan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Semua angkutan perusahaan, termasuk minyak sawit mentah, tak diperkenankan lewat. Kecuali untuk truk angkutan bahan kebutuhan pokok.
Halikinnor mengingatkan agar pejabat perusahaan yang menghadiri rapat merupakan pihak yang berwenang dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Hal itu penting karena Pemkab Kotim akan mengambil sikap tegas terkait masalah tersebut.
”Pimpinan atau minimal GM (General Manager) yang hadir dalam pertemuan ini. Kami harus segera ambil sikap dan saya akan telepon GPPI dan GAPKI. Perusahaan ini akan dibebankan materialnya saja, sedangkan alat dan tenaganya pemerintah daerah,” kata Halikin.
