Sengkarut distribusi elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seakan tak berujung. Warga yang dibuat geram karena barang subsidi itu dijual dengan harga selangit, ramai-ramai memberikan solusi melalui media sosial.
radarsampit.com
Media sosial menjadi saluran warga untuk menyampaikan aspirasinya pada pemerintah. Hal itu pula yang terjadi pada masalah elpiji subsidi. Ketidakmampuan pemerintah mengamankan hak masyarakat tak mampu itu jadi bulan-bulanan warganet. Di sisi lain, netizen juga ramai-ramai memberikan solusi yang sebenarnya bisa dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
”Seharusnya pemerintah turun ke lapangan, memperketat penyaluran elpiji di pangkalan. Ada banyak pangkalan di Sampit ini menjual di atas HET. Itu diberi sanksi. Cabut saja izinnya. Percuma saja pemerintah menggelar pasar murah elpiji kalau sekali dua kali. Tidak menjadi solusi yang tepat. Nanti, saat situasinya adem, pangkalan seenaknya menjual harga melebihi HET,” tulis Kelvin di Instagram, Rabu (19/10).
Tim pengawasan yang selama ini tak bergerak, semestinya rutin melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan minimal setiap minggu. ”Masa kerja harus menunggu laporan dari warga dulu? Sudah jelas-jelas ada banyak pangkalan menjual di atas HET. Ada banyak pangkalan yang mengecer lagi ke warung. Buktinya sudah jelas, banyak warung eceran memanfaatkan keuntungan dari penjualan gas elpiji,” kata Eko, netizen lainnya.
Persoalan elpiji tak akan selesai apabila pengawasan tak dilakukan. Banyaknya penikmat elpiji yang disinyalir tergolong warga mampu sudah menjadi rahasia umum.
”Sudah tahu penyalurannya tidak tepat sasaran, kenapa tidak ada solusi? Pemerintah tidak tegas membiarkan warga yang mampu menikmati elpiji, sementara warga miskin yang berhak mendapatkannya kesulitan mendapatkannya,” ujar Yasir.
Menurutnya, Pemkab Kotim dapat menggerakan desa dan kelurahan untuk mendata warganya yang kurang mampu dilihat dari penghasilannya per bulan.
”Kalau pengawasan jalan, masalah kelangkaan dan mahalnya elpiji semestinya bisa diatasi. Warga yang tidak mampu didata dan warga yang mampu diarahkan beralih beli elpiji yang 5,5 atau 12 kg sekalian. Dari pangkalannya juga jangan curang menjual untuk warga mampu. Apalagi dilangsirkan lagi ke warung eceran. Itu sama saja pelanggaran yang menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
