Syahbana menuturkan, apabila hal itu direalisasikan, khususnya di Kalteng, bakal ada efek domino bagi kendaraan dan angkutan umum. Selisih harga dari premium ke pertalite akan menambah biaya operasional.
”Bayangkan, berapa selisih yang harus ditutupi untuk angkutan barang berbahan bakar premium dan itu tentunya akan dibebankan kepada masyarakat. Padahal, saat ini masih pandemi Covid-19, daya beli masyarakat sedang turun,” kata Syahbana.
Lebih lanjut Syahbana mengatakan, Kotim belum siap dengan penghapuan premium. Apalagi melihat situasi di lapangan, mayoritas kendaraan umum dan angkutan masyarakat masih mengandalkan bahan bakar tersebut sebagai andalan. Hal itulah yang akan berdampak pada kenaikan tarif angkutan umum yang dikhawatirkan bisa membebani penumpang travel dan lainnya.
Pertamina, kata Syahbana, harusnya bisa memberikan penyesuaian harga terhadap BBM jenis lain. Misalnya, penyesuaian harga pertalite sebagai BBM dengan angka oktan yang lebih tepat ketimbang premium.
”Jadi, harus ada solusi. Tapi, kalau yang dihapus di daerah sudah maju tidak masalah. Namun, kalau di Kalimantan Tengah, khususnya Kotim dengan demografi dan kultur begini belum siap kalau premium ditarik dari pasaran,” tegasnya.
Apalagi, tambah Syahbana, dalam aturannya, pengisian pertalite tidak diperuntukkan bagi pelat hitam. ”Jadi tambah parah. Ternyata ada aturan lagi pertalite dilarang untuk pelat hitam, sementara kendaraan angkutan massal di Kotim banyak pelat hitam. Begitu juga angkutan barang,” ujarnya.
Sebagai informasi, kebijakan yang diberi nama program langit biru (PLB) itu mulai dilaksanakan di Sampit pada Minggu (21/3), setelah sebelumnya juga dimulai di Kota Pontianak dan Mempawah, Kalimantan Barat. Program tersebut merupakan edukasi kepada masyarakat yang masih menggunakan bahan bakar premium, terutama untuk pengendara roda dua, tiga, angkutan umum, dan taksi pelat kuning untuk beralih menggunakan bahan bakar berkualitas yang beroktan lebih tinggi, yaitu minimal pertalite (RON 90) .
Pertamina melaksanakan program itu sebagai komitmen untuk menurunkan polusi udara, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjadikan udara lebih bersih dan nyaman. Program langit biru di Kalimantan baru dilaksanakan di Pontianak dan Mempawah pada 14 Maret.
