SAMPIT – Penertiban terhadap usaha galian C di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai mengancam mandeknya proyek pemerintahan. Pasalnya, sebagian besar material untuk pengerjaan pembangunan dipasok dari usaha pertambangan tersebut.
Hal itu terungkap saat sejumlah sopir, kontraktor, dan pengusaha galian C menyambangi DPRD Kotim terkait gencanya penertiban galian C, Rabu (24/11). Wakil rakyat merespons keluhan itu dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi terkait, yakni Pemkab Kotim, Polres Kotim, Kejaksaan Negeri Kotim, dan Kodim 1015 Sampit.
Penertiban galian C merupakan operasi rutin yang digelar aparat kepolisian. Kegiatan itu membuat usaha galian C yang tidak mengantongi izin terpaksa menghentikan aktivitasnya.
Hal tersebut berimbas terhadap sopir yang sehari-hari mengangkut galian C. Selain itu, sejumlah pekerjaan fisik juga terdampak, termasuk proyek pemerintah daerah.
”Sampai hari ini ada pekerjaan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh rekanan tidak bisa berjalan. Mereka terancam kena denda. Padahal, hanya kurang 5 rit saja timbunannya, sementara SOPD tidak bisa menerima pekerjaan itu,” kata Muhammad Arsyad, salah satu juru bicara dari Gapensi.
Menurut Arsyad, kondisi demikian berdampak sistemik. Tidak hanya terhadap proyek pemerintah, tetapi pada kehidupan ekonomi masyarakat, seperti sopir, buruh bangunan, serta pengembang.
Arsyad mengharapkan agar forum RDP tersebut bisa membuahkan hasil dan memberikan kepastian hukum terhadap sopir dan pemilik galian C agar bisa beraktivitas lagi. Namun, semua itu tergantung pimpinan daerah menyikapi kondisi yang terjadi sekarang.
Pengusaha galian C, Umban, mengungkapkan, saat ini dirinya sedang membuka lahan seluas 30 hektare untuk kolam pemancingan dan pembibitan ikan. Tanah dari penggalian kolam tersebut bisa dimanfaatkan. Namun, dia pernah mendapat pengalaman buruk saat penggalian. Operator alat beratnya dijemput polisi lantaran melakukan aktivitas yang dianggap ilegal.
”Kami berharap agar ada keputusan supaya kami bisa bekerja lagi, baik itu dari polisi dan jaksa, karena saya sudah mengurus izin dan habisnya sudah ratusan juta, namun izinnya tidak selesai,” ujarnya.
