Erlin menambahkan, kewajiban PCR yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalteng tersebut akan terus diterapkan dengan menyesuaikan kondisi daerah dan perkembangan pandemi Covid-19. Artinya, kebijakan tidak selamanya diterapkan, karena ada waktunya dievaluasi dengan berbagai pertimbangan.
”Yang namanya kebijakan, apapun itu ada saatnya dievaluasi. Sama halnya dengan kewajiban PCR ini, tentu nanti akan ada evaluasi juga dari pemerintah. Namun, yang pasti untuk sekarang, aturan yang ada harus dijalankan,” tegasnya.
Sementara itu, kebijakan wajib PCR terus menuai keluhan masyarakat. Kiky (27), warga Kota Palangka Raya, misalnya, mengaku terpaksa harus menempuh perjalanan memutar lewat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebijakan di provinsi tetangga itu dinilai tak seketat Kalteng.
”Untuk masuk ke Palangka Raya biasanya cukup mahal. Saya bersama keluarga terpaksa harus lewat Banjarmasin untuk menyiasati wajib PCR yang biayanya mahal. Lebih mahal dibanding tiket pesawat Jakarta-Palangka Raya,” katanya.
Meski demikian, lanjut Kiky, dia bersama suami dan dua anaknya tetap harus mengeluarkan biaya ekstra untuk biaya perjalanan ke Palangka Raya menggunakan travel. Termasuk untuk tes antigen yang diwajibkan bagi pelaku perjalanan darat.
”Selain kami, ada juga puluhan masyarakat Kalteng lainnya yang terpaksa turun di Banjarmasin. Bahkan, kabarnya ada yang sampai gagal berangkat ke Kalteng dan tiketnya hangus karena kebijakan PCR. Mereka tak mampu membayar biaya tersebut,” ujar Kiky yang melakukan perjalanan pekan lalu itu.
Sebelumnya diberitakan, kebijakan mewajibkan pelaku perjalanan masuk Kalteng harus menunjukkan hasil tes swab PCR dinilai memberatkan rakyat kalangan menengah ke bawah. Aturan itu bahkan dianggap hanya untuk orang-orang bonafit atau berduit.
Sebagian publik bahkan menduga kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan penumpang pesawat dan kapal, hanya dijadikan alasan untuk meraih keuntungan bagi sejumlah pihak.
”Kondisi perekonomian masyarakat sampai saat ini belum pulih. Semua masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Seolah-olah hanya penumpang yang kaya dan pejabat kelas tinggi saja yang bisa melakukan perjalanan keluar masuk Kalteng,” kata Yeri (38), penumpang pesawat Surabaya-Sampit, Sabtu (22/5) lalu.
