PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Tersendatnya arus lalulintas di Jalan Ahmad Shaleh, KM 6, ruas Pangkalan Bun menuju Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat membuat antrean kendaraan roda empat atau lebih semakin panjang.
Kendaraan yang amblas silih berganti membuat pengguna lalulintas gelenggeleng kepala, bagaimana tidak mereka harus rela terjebak kemacetan berjam-jam lamanya.
Salah seorang warga Kotawaringin Lama, Irham mengatakan, silahkan saja lewat baik kendaraan bermuatan berat atau tidak bermuatan, dan resiko ditanggung sendiri, karena bisa berjam-jam untuk bisa lolos dari titik kerusakan terparah di Jalan Kotawaringin Lama tersebut.
“Silahkan melintas baik muatan 4 ton, 5 ton atau 8 ton, dan mari kita ngopi bareng karena menunggu antrean di jalan Kolam,” ujarnya sambil bercanda, Sabtu (10/12).
Ia menuturkan sejak pukul 05.15 WIB ia terjebak kemacetan dan baru bisa melewati KM 06 pada pukul 10 WIB, karena kendaraan yang amblas membutuhkan waktu untuk membebaskannya, sementara kendaraan yang satu sudah lolos kendaraan lainnya nyangkut di kubangan.
Menurutnya antrean sangat panjang kalau diperkirakan mencapai 3 kilometer dari dan akan menuju Kecamatan Kotawaringin Lama.
Pengguna jalan lainnya yang terjebak macet, Ade berharap untuk kendaraan roda enam atau lebih, alangkah lebih baiknya distop terlebih dahulu melalui jalan tersebut. Hal itu lantaran dalam 3 hari terakhir antrean sangat panjang.
“Kecuali untuk kebutuhan proyek yang mendesak dan BBM silahkan saja, tetapi untuk yang lain lebih baik melewati jalur lain, kasihan masyarakat bisa berjamjam antre kalau mobil truk bermuatan berat amblas,” harapnya.
Persoalan lainnya yaitu pengemudi tidak tertib, semua ingin mendahului baik dari arah Kolam maupun dari arah Pangkalan Bun, sehingga badan jalan yang sudah laksanaka kubangan lumpur baik sisi kiri dan kanan penuh mobil.
“Kalau ada yang mengatur mungkin bisa sedikit lebih lancar, yang di belakang dari subuh baru lolos siang hari ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui bahwa Jalan Ahmad Shaleh merupakan jalan provinsi yang kewenangannya berada di pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pemerintah Kabupaten tidak ada wewenang untuk penanganan ruas jalan tersebut. (tyo/sla)
