Pemecatan Tiga Damang Kepala Adat di Kotim Berbuntut Panjang

ILUSTRASI.(NET)

”Ketua harian pun sebenarnya tidak berwenang menandatangani pengajuan usulan pemberhentian damang kepala adat. Seharusnya Pak Taufiq Mukri yang berwenang sebagai Ketua DAD Kotim,” tegasnya.

Dia juga menyoroti pengangkatan Pjs Damang Kepala Adat Maslan Jaelani yang dinilai tidak memenuhi peraturan adat. Sebab, Maslan bukan anggota kerapatan mantir/let Kecamatan Parenggean.

Bacaan Lainnya

”Begitu juga jika mengacu kepada usianya, tidak memenuhi aturan. Maksimal itu 60 tahun, sementara yang bersangkutan usianya sudah 64 tahun,” ujarnya.

Keduanya berharap surat yang mereka ajukan ke DPRD Kotim segera ditindaklanjuti. Dia  meminta agar dijadwalkan rapat dengar pendapat antara DAD Kotim dan damang yang sudah dipecat.

”Kami minta DPRD yang menjadwalkannya, karena di sana ada wakil kami supaya jelas dan terang benderang persoalan ini. Kami bukannya tergiur dengan jabatan, tapi merasa tidak dihargai sama sekali dengan cara-cara yang kami anggap bukan sebagai ketentuan yang beradat,” tegas Jhon.

Hal senada dikatakan Saskartomo, mantan Damang Telaga Antang. Dia mengaku jadi korban pemecatan sepihak tersebut. Padahal, sebelumnya tidak pernah ada dipanggil dan diminta klarifikasi terkait dalih pemecatan terhadapnya.

”Justru anehnya setelah saya dipecat dari jabatan damang, baru hari ini ada surat dari DAD Kotim. Katanya mau memanggil saya, sementara pemecatan terhadap saya sudah terjadi beberapa waktu lalu,” kata Saskartomo.

Saskartomo menegaskan, akan menempuh berbagai upaya terkait SK pemberhentian dirinya. Dia menyesalkan seakan-akan damang kepala adat dengan mudah diganti tanpa melihat dan mengacu peraturan adat yang tertuang dalam Perda Kelembagaan Adat Nomor 6 Tahun 2012.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *