Penerapan Sanksi Pelanggaran Prokes akan Dievaluasi

ILUSTRASI.(NET)

SAMPIT – Peraturan terkait sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) akan dievaluasi. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur masih mempertimbangkan penerapan sanksi denda bagi pelanggar. Sanksi masih sebatas peringatan seperti sanksi push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan Pancasila.

“Sanksi akan kita evaluasi. Tapi, yang lebih penting saya berharap kesadaran mematuhi prokes itu datang dari masyarakat. Karena, kalau itu tidak datang dari hati nurani masyarakat maka itu sulit,” kata Halikinnor, Bupati Kotim.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kesadaran masyarakat Kotim dalam mematuhi prokes masih kurang. Sebagai contoh, kepatuhan dalam mematuhi prokes hanya dilakukan setelah adanya pengawasan.

“Kalau ada petugas yang menegur baru disiplin. Ya saya imbau agar masyarakat sadar sendiri akan pentingnya menjaga kesehatan minimal penerapam 3M. Karena, imbauan ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Apalagi, Pemkab Kotim sedang bersiap menghadapi virus varian baru yang bisa kapan saja terjadi dan masuk ke wilayah Kotim.

“Saat ini kita waspada dan bersiap menghadapi virus varian baru. Mengatasi Covid-19 saja kita sudah kewalahan, apalagi kalau ada varian virus jenis baru. Jadi, jangan sampai kejadian yang terjadi di India itu terjadi di Indonesia dan khususnya di Kotim,” ujarnya.

Halikinnor pun meminta masyarakat mengambil hikmah dalam setiap musibah pandemi Covid-19 yang terjadi di Kotim.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *