Dinsos Kalteng Gelar MoU dengan Pengadilan Tinggi

KESEKAPATAN: Pemprov Kalteng melalui Dinas Sosial (Dinsos) setempat ketika penandatanganan kerja sama dengan Pengadilan Tinggi serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalteng, Selasa (30/3).Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Mochamad Hatta, Ketua PPDI Kalteng Junian Rendi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri dan Plt Kadis Dinsos Kalteng dr Rian Tangkudung.( istimewa)

PALANGKA RAYA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Sosial (Dinsos)  Kalteng menjalin kerja sama  melalui nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pengadilan Tinggi, serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalteng, Selasa (30/3). Kerja sama tersebut terjalin, demi memastikan suatu pelayanan berkualitas terhadap pengguna pengadilan, khususnya penyandang disabilitas. Sekaligus , mengarahkan pengadilan ramah tanpa membedakan kondisi maupun status.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Mochamad Hatta, Ketua PPDI Kalteng Junian Rendi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri dan Plt Kadis Dinsos Kalteng dr Rian Tangkudung.

Bacaan Lainnya

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Mochamad Hatta menyampaikan, kerja sama ini juga komitmen dalam rangka pengadilan memberikan suatu pelayanan berkualitas terhadap pengguna pengadilan. ”Kita memenuhi amanah konstitusi bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Kita memberikan pelayanan  terbaik dan mengarahkan pengadilan ramah guna memenuhi amanat Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  Selain itu juga memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,” ujarnya.

Dikatakannya pula, perjanjian ini bisa menjadi pedoman bagi pengadilan yang ada di wilayah Kalteng, maupun Palangka Raya, agar para penyandang juga mendapatkan bimbingan  dan pendampingan  dari Dinas Sosial maupun yayasan pendampingan. Baik yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *