PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Media sosial bakal menjadi medan perang persaingan memperebutkan kursi kepemimpinan dalam pilkada. Ruang digital diprediksi akan terus memanas oleh kubu pendukung masing-masing calon, terutama menjelang pemungutan suara.
Badan Pengawas Pemilu Kalteng mengingatkan semua pihak agar tetap berpijak pada aturan. Medsos akan menjadi salah satu titik pengawasan. Apabila ada pelanggaran, terutama mengarah pada pidana, pelakunya akan diseret ke penjara.
Pelanggaran yang rawan terjadi di media sosial berupa hoaks, terkait SARA, dan kampanye hitam. Selain patroli mandiri dari pihak terkait di medsos, Bawaslu Kalteng juga berharap masyarakat ikut berperan, dengan melaporkan apabila ada indikasi pelanggaran konten.
”Jika ada media sosial yang sudah terdaftar melakukan pelanggaran, kami akan tindak lanjuti. Sedangkan (akun) di luar itu, akan bekerja sama dengan aparat kepolisian dan stakeholder terkait,” kata Siti Wahidah, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kalteng, Jumat (11/10).
Hal itu disampaikan Siti pada kegiatan Pengawasan Siber dan Media Massa di Pilkada 2024 yang berlangsung di Best Western Batang Garing. Kegiatan itu diikuti puluhan peserta dari kalangan pers dan mahasiswa.
Lebih lanjut Siti menekankan, berbagai potensi pelanggaran akan terjadi dalam setiap tahapan pemilu. Termasuk politik uang maupun hal lainnya. Karena itu, masyarakat diminta bijaksana membantu Bawaslu mengawasi berbagai tahapan, sehingga potensi tersebut bisa ditekan.
”Kami ingin serangan fajar tidak ada lagi. Masyarakat harus memilih sesuai hati nurani, langsung umum, bebas, dan rahasia. Jadilah pemilih bijak dan jangan sampai ikut terlibat dalam politik uang,” tegasnya.
Siti menambahkan, pihaknya menginginkan Pilkada 2024 dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas tanpa adanya pelanggaran. Pemimpin yang nantinya dipilih masyarakat diharapkan menyerukan politik gagasan, bukan politik uang, SARA, identitas, dan kampanye hitam.
”Masyarakat diharapkan melihat pemimpin yang punya gagasan yang membangun, membawa ekonomi Kalteng lebih baik ke depannya, infrastruktur yang lebih baik. Pilkada 2024 diharapkan jurdil dan bebas dari pelanggaran untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas,” katanya.
Menurut Siti, peran mahasiswa dan media massa sangat penting untuk mengawal proses demokrasi tetap berjalan jujur dan adil tanpa pelanggaran. Semakin banyaknya pihak yang mengawasi, celah untuk melakukan pelanggaran akan semakin kecil.
”Kami harapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan terhadap potensi pelanggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga ruang digital tetap kondusif selama pelaksanaan pilkada.
”Mari kita bergandengan tangan untuk menciptakan pesta demokrasi pilkada serentak, khususnya di Kalteng agar aman dan nyaman,” ujar Djoko melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji.
Menurutnya, menjaga dan menggunakan medsos dengan baik sangat penting untuk mewujudkan suasana kamtibmas yang aman dan kondusif. Terutama pada masa kampanye yang dinilai banyak muncul informasi bohong atau hoaks dan kampanye hitan maupun konten negatif lainnya.
”Saya imbau masyarakat agar lebih selektif lagi dalam menanggapi informasi yang beredar. Intinya, bijaklah dalam bermedia sosial, serta jangan mudah terprovokasi oleh konten negatif yang belum jelas kebenarannya,” katanya. (daq/ign)
