SAMPIT, Radarsampit.com – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah akan menelusuri tindak lanjut rekomendasi DPRD terkait pembentukan tim pengawasan dan penertiban penyaluran BBM subsidi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotim Diana Setiawan mengatakan, dirinya akan memastikan apakah tim pengawasan tersebut sudah dibentuk atau belum. Pasalnya, ia baru sekitar tiga minggu mengemban jabatan tersebut.
“Saya baru tiga minggu menjabat. Saya akan cek apakah tim itu sudah dibentuk. Kalau belum, akan kami bereskan,” ujar Diana.
Dia menilai, keberadaan tim sangat penting untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Diana juga berencana melibatkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
“Saya akan telusuri dan nanti di dalamnya masukkan unsur Organda juga dalam tim pengawasan penyaluran BBM itu,” katanya.
Sebelumnya, pembentukan tim pengawasan dan penertiban menjadi salah satu poin rekomendasi dalam rapat DPRD Kotim bersama sejumlah pihak terkait. Langkah tersebut didorong oleh persoalan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta keluhan masyarakat mengenai distribusi BBM.
DPRD juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi, termasuk menindaklanjuti dugaan praktik pelangsiran yang berpotensi merugikan masyarakat. Keterlibatan instansi terkait diharapkan mampu mencegah penyimpangan dan memastikan BBM bersubsidi tersalurkan sesuai peruntukannya.
