JAKARTA, radarsampit.com – Masyarakat Cilangkahan menyampaikan maklumat kepada Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, yang menginginkan agar wilayah Cilangkahan memiliki pemerintahan kabupaten tersendiri.
Keinginan masyarakat tersebut sudah muncul dari 20 tahun lalu, namun hingga kini belum dapat terealisasi. Pada kesempatan rembug rakyat yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, masyarakat Cilangkahan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, agar bisa direalisasikan saat Ganjar – Mahfud dilantik kelak.
Salah satu tokoh masyarakat Cilangkahan Sargawi Wisastra mengungkapkan warga Cilangkahan ketika ingin mengurus administrasi harus menempuh jarak yang jauh ke ibukota Kabupaten Lebak yakni Rangkasbitung.
Oleh karena itu, Sargawi bersama ribuan warga Cilangkahan memberikan maklumat kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Kami harus menempuh jalan yang jauh untuk mengurus segala keperluan admintrasi ke ibu kota Kabupaten lebak yang berada di kota Rangkasbitung. Belum lagi kondisi di berbagai pelosok desa yang masih jauh dari kata ideal. Padahal, wilayah Cilangkahan terdiri dari 10 kecamatan dan memiliki berbagai potensi kekayaan alam dan kebudayaan. Rakyat akan sejahtera apabila semuanya dikelola dengan benar,” kata Sargawi saat membacakan Maklumat Aspirasi awarga Cilangkahan di Acara Rembug Rakyat.
“Oleh karena itu, memberikan aspirasi kami kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, agar Cilangkahan dijadikan kabupaten yang mandiri apabila Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD terpilih dalam pemilihan presiden yang dilakukan secara merata dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Demikian aspirasi kami, semoga Allah melindungi kita semua,” lanjutnya.
Menanggapi itu, Ketua TPD Ganjar-Mahfud Banten, Rano Karno akan memastikan hal tersebut bila Ganjar-Mahfud kelak dilantik. Sebab, ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Banten, wilayah Cilangkahan sudah siap secara infrastruktur dan sistem birokrasi.
