SAMPIT, radarsampit.com – Warga negara asing (WNA) yang memanfaatkan keadaan dengan mengaku sebagai investor namun memiliki tujuan lain perlu dicegah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sampit Teddy Anugraha mengajak semua pihak agar ikut mengawasi pergerakan orang asing.
“Kita harus mengedepankan sisi keamanan. Karena, banyak oknum WNA yang memanfaatkan keadaan dengan mengaku sebagai investor tapi punya tujuan lain. Khawatirnya apabila ini tidak kita awasi bersama dapat mengganggu keamanan di daerah. Sehingga, perlu kerjasama semua pihak termasuk masyarakat dan khususnya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) agar pemberian izin tinggal bagi investor dapat sesuai sasaran,” kata Teddy Anugraha, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit saat menggelar rapat koordinasi Timpora di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Selasa (20/2/2024) pagi.
Menjaga sinergitas pengawasan terhadap orang asing perlu dilakukan mulai dari tingkat kecamatan agar dapat mencegah terjadinya kerawanan di daerah.
Kantor Imigrasi mengarapkan melalui rapat Timpora ini dapat menjadi wadah yang bermanfaat untuk terus bersinergi antara instansi atau stakeholder dengan terus memperkuat koordinasi tidak hanya pertukaran informasi mengenai keberadaan orang asing, tetapi juga potensi yang mungkin terjadi di daerah yang tujuannya untuk kemajuan daerah khususnya penanaman investasi.
Dalam rakor Timpora yang diselenggarakan di Hotel Grand Kecubung, Kobar, juga dihadiri oleh KSOP Kumai, Kades Bumiharjo, Lurah Kumai Hilir, Lurah Kumai Hulu, Kades Keraya, Sekdes Kubu, Kades Pangkalan Satu, Kades Sungai Bakau, Kades Sekonyer, Sekdes Teluk Bogam,BPD Desa Teluk Pulai, Kades Sabuai Timur, Kades Sabuai, BKK Kumai.
Kegiatan dilanjutkan dengan acara pemaparan mengenai keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing, serta isu-isu terkini mengenai permasalahan keimigrasian khususnya mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang disampaikan oleh Kepala Bidang Intelijen Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Tengah Muhamad Irham Anwar.
