Ketua DPRD Kotim Soroti Ketimpangan Kebun Plasma Sawit, Pengurus Koperasi Diduga Lebih Sejahtera dari Anggota

kebun sawit
ILUSTRASI PERKEBUNAN: Salah satu kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. (DOK.RADAR SAMPIT)

SAMPIT, Radarsampit.com – Pengelolaan kebun plasma kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius DPRD setempat. Pasalnya, keberadaan kebun plasma yang luasnya mencapai hampir 55 ribu hektare dinilai belum memberikan dampak kesejahteraan secara merata kepada masyarakat yang tergabung sebagai anggota koperasi.

Ketua DPRD Kotim Rimbun bahkan menyoroti dugaan ketimpangan pembagian hasil kebun plasma. Menurutnya, kondisi ekonomi sebagian pengurus koperasi justru dinilai lebih baik dibandingkan anggota yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Bacaan Lainnya

”Jujur saja, lebih frontal saya sampaikan, justru yang kaya ini adalah pengurus koperasinya, anggotanya tetap miskin. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagi kami,” kata Rimbun.

Dia mengungkapkan, besarnya luasan perkebunan plasma belum sebanding dengan hasil yang diterima sebagian anggota. Bahkan, pihaknya mendapat informasi ada anggota koperasi yang hanya memperoleh pembagian hasil sekitar Rp100 ribu dalam kurun waktu tiga bulan.

Kondisi tersebut mendorong DPRD Kotim menginginkan adanya pembenahan sistem pengelolaan dan penyaluran hasil plasma. Salah satu gagasan yang disoroti adalah pembayaran langsung ke rekening masing-masing anggota agar lebih transparan dan tidak bergantung pada pembagian oleh pengurus.

”Kalau boleh, anggota ini kalau dijadikan uang, ini masuk ke rekeningnya masing-masing. Enggak ada lagi tergantung pengurus yang membagi bulan ini dapat Rp300 ribu, bulan depan Rp100 ribu, bulan depannya lagi Rp500 ribu. Ini kita hindari,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).

Rimbun menegaskan, pengurus koperasi tetap dapat menjalankan fungsi administrasi. Sementara mekanisme honor atau gaji mereka bisa diatur tersendiri melalui ketentuan yang jelas sehingga hak anggota tidak dirugikan.

Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah kepemilikan kebun plasma oleh warga dari luar daerah. Padahal, program plasma semestinya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, terutama warga yang tinggal di sekitar perkebunan.

”Kalau orang luarnya menikmati, orang lokal menonton. Nah, ini pemikiran Pak Bupati untuk mengusulkan rencana perda itu,” katanya.

DPRD mendukung usulan Bupati Kotim Halikinnor untuk menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penataan plasma sawit. Pembahasan regulasi tersebut direncanakan masuk agenda 2027.

Rimbun berharap pemerintah daerah melakukan studi banding ke wilayah lain dan memastikan aturan yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Untuk perusahaan yang belum memenuhi kewajiban plasma, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dia menegaskan, penataan plasma merupakan tanggung jawab moral DPRD agar perkebunan sawit di Kotim benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Pos terkait