Radarsampit.com – Antrean panjang dan praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) di Kota Sampit dinilai sudah terlalu parah. Persoalan klasik akut tersebut terkesan dibiarkan hingga praktik mafia BBM tersebut kian merajalela.
”Seperti tidak ada pemerintah, tidak ada polisi saja kalau sudah ada masalah di sektor bahan bakar minyak ini,” tegas Burhanorahman, salah satu aktivis di Kota Sampit, Selasa (21/10/2025).
Burhan yang juga mantan aktivis HMI Kotim ini menyebut, antrean panjang di SPBU bukan sekadar akibat meningkatnya permintaan BBM, melainkan karena aktivitas pelangsir yang bebas keluar-masuk SPBU. Terutama pada penjualan Pertalite.
”Kenapa bisa terjadi antrean ini? Karena permintaan meningkat dan peningkatan itu disebabkan oleh aktivitas pelangsir yang keluar masuk SPBU, khususnya di Pertalite,” ujarnya.
Dia mencontohkan, di sejumlah SPBU dalam kota, justru para pemilik motor berkapasitas besar yang tampak berkuasa. Mereka bahkan bebas mengisi sendiri bahan bakar dengan mengoperasikan nozzle (pompa pengisian).
”Mereka ini seperti sudah kompak dan bagi hasil dengan oknum petugas di nozzle. Bayangkan, masyarakat biasa dibatasi hanya membeli Rp50 ribu, sementara mereka dengan motor berkapasitas puluhan liter leluasa mengisi sampai penuh,” katanya.
Lebih parah lagi, lanjut Burhan, para pengetap bisa kembali masuk antrean hanya dalam waktu lima menit setelah pengisian pertama.
”Mereka ini menyalin hasil pengisian itu ke tempat lain di samping SPBU. Mustahil petugas dan aparat tidak mengetahui hal ini,” ujarnya.
Dia juga menyindir lemahnya respons pemerintah daerah yang dinilai tidak tanggap terhadap keresahan masyarakat. Berbeda dengan daerah lain yang sigap turun ke lapangan.
”Lihat di Pangkalan Bun! Pemerintahnya cepat turun melakukan inspeksi. Harapan kami, pemerintah daerah dan tim BBM juga harus sering ke lapangan, karena antrean mobil dan motor terjadi setiap hari. Jangan dinormalisasi kejadian menonjol seperti ini,” tegasnya.
Sengkarut distribusi BBM bersubsidi di Sampit kini kian memperlihatkan bahwa persoalan lama ini tak kunjung mendapat penyelesaian serius.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak lagi sekadar menerima laporan di atas meja, tetapi benar-benar bergerak menindak mafia pelangsiran yang menggerogoti hak rakyat kecil. (ang)
