Radarsampit.com – Sebanyak 13 perusahaan diduga memperoleh keuntungan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) pada periode 2018–2023. Dari jumlah itu, tiga perusahaan di antaranya disebut meraup keuntungan terbesar mencapai hampir Rp 1 triliun.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa, terdapat tiga perusahaan yang paling diuntungkan. Yaitu, PT Pama Persada Nusantara sebesar Rp 958,38 miliar, PT Berau Coal sebesar Rp 449,10 miliar, dan PT Buma sebesar Rp 264,14 miliar.
Dakwaan tersebut ditujukan kepada Riva Siahaan, mantan direktur utama (dirut) PT Pertamina Patra Niaga yang juga menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode Oktober 2021–Juni 2023.
Jaksa menilai Riva telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan niaga BBM selama kurun waktu 2018–2023.
“Bahwa terdakwa Riva Siahaan selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode Oktober 2021–Juni 2023 dan selaku Direktur Utama periode Juni 2023–2025 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum,” kata jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikutip jawapos.com (grup radar sampit) Kamis (16/10).
Selain tiga perusahaan tersebut, sejumlah korporasi lain juga disebut menikmati keuntungan. Di antaranya PT Merah Putih Petroleum (Rp 256,23 miliar), PT Adaro Indonesia (Rp 168,51 miliar), PT Ganda Alam Makmur (Rp 127,99 miliar), serta PT Indo Tambangraya Megah melalui lima anak perusahaan senilai Rp 85,80 miliar.
Sementara itu, PT Vale Indonesia Tbk disebut memperoleh Rp 62,14 miliar, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Rp 42,51 miliar), dan PT Aneka Tambang Tbk (Rp 16,79 miliar).
“Dalam hal penjualan solar nonsubsidi telah memperkaya korporasi dengan jumlah keseluruhan Rp 2,54 triliun,” ungkap jaksa.
Jaksa menjelaskan, Riva menyetujui usulan harga jual solar/biosolar kepada konsumen industri tanpa mempertimbangkan bottom price (harga jual terendah) dan tingkat profitabilitas sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengelolaan Pemasaran BBM Industri dan Marine PT PPN No. A02-001/PNC200000/2022-S9.
