KUALA KURUN, radarsampit.com – Sembilan Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendapatkan bantuan keuangan tahap pertama dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gumas.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
“Penerima bantuan keuangan ini merupakan parpol yang memperoleh kursi di DPRD periode 2019-2024. Bantuan tersebut sebagai wujud mendukung proses pembangunan politik yang baik,” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gumas Sugiarto usai penandatanganan berita acara serah terima bantuan, Senin (29/7/2024).
Dia mengatakan, ke sembilan parpol yang menerima bantuan keuangan tahap pertama itu yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp148.732.033, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp122.783.805, Partai Demokrat Rp56.462.212, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp46.527.207.
Lalu, Partai Amanat Nasional (PAN) Rp37.027.035, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp30.939.364, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rp30.060.243, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp27.025.860, Partai Beringin Karya (Berkarya) Rp25.674.095.
“Total bantuan keuangan parpol yang digelontorkan pada tahap pertama ini Rp525.231.853, yang digunakan untuk menunjang operasional masing-masing parpol,” ujarnya.
Dia menuturkan, penyerahan bantuan keuangan parpol tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Jika biasa disalurkan sekaligus, maka tahun ini disalurkan dua tahap. Tahap pertama bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang lama hingga Bulan Agustus tahun 2024.
“Untuk tahap kedua periode tahun 2024-2029 yakni Bulan September hingga Desember 2024, dengan mempertimbangkan perolehan jumlah kursi DPRD berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif tahun 2024 dengan jumlah nilai sebesar 61.168 suara, yakni Partai Golkar, PDIP, Perindo, Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan PAN,” tuturnya.
Dia mengakui, sembilan parpol penerima bantuan sudah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nantinya, bantuan keuangan ini akan diaudit kembali oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng pada awal tahun 2025.
Sementara, Penjabat (Pj) Bupati Gumas Herson B Aden berharap parpol bisa menggunakan bantuan keuangan dengan baik, sesuai tujuan meningkatkan fungsi parpol di daerah untuk melakukan pendidikan politik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola bantuan parpol di daerah, meningkatkan peran parpol dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah.
“Saya berharap bantuan keuangan parpol bisa lebih dioptimalkan secara proposional, tidak ada konflik kepentingan, bebas korupsi, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, serta sesuai peraturan perundang-undangan,” harapnya.
“Penggunaan dana bantuan keuangan parpol ini akan selalu diawasai dan diperiksa oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalteng, sehingga penggunaannya harus benar-benar teratur, terarah dan rill,” timpalnya. (arm/fm)
