PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Puluhan mahasiswa dari Aliansi Barikade (Barisan Aksi Reformasi Kepolisian Dekonstruksi) mendesak Kapolri mencopot Kapolda Kalteng dan Kapolresta Palangka Raya dari jabatannya. Hal itu sebagai pertanggungjawaban terhadap tewasnya warga sipil akibat perbuatan oknum polisi dalam perkara pencurian dengan kekerasan.
Tuntutan tersebut disampaikan massa mahasiswa dalam aksi damai yang digelar di depan markas Polda Kalteng, Jalan Tjilik Riwut km 1, Palangka Raya, Kamis (19/12). Para pendemo juga membentangkan berbagai tulisan, di antaranya mengutuk keras perbuatan oknum polisi hingga membuat nyawa masyarakat sipil melayang.
Ada enam poin tuntutan yang disampaikan, yakni transparansi penuh proses pemecatan pelaku pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian; mendesak agar anggaran Polda Kalteng dioptimalkan untuk meningkatkan pembinaan dan pendidikan moral internal, termasuk pemahaman hak asasi manusia (HAM) bagi seluruh anggota kepolisian.
Selanjutnya, evaluasi dan audit berkala terhadap institusi kepolisian secara berjenjang, minimal setiap tahun sekali untuk mengevaluasi kondisi psikologis dan kesehatan jasmani anggota secara berkala. Pemulihan sosial terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan anggota kepolisian yang melanggar hukum.
Kemudian, menuntut Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto dan Kapolresta Kombes Pol Boy Herlambang bertanggung jawab penuh dan bertindak tegas terhadap kasus-kasus yang mencemari institusi kepolisian. Jangan ada lagi pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota.
Terakhir, massa menuntut penindakan tegas terhadap anggota polisi yang melanggar peraturan tanpa pandang bulu. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif di lingkungan kepolisian.
Koordinator lapangan aksi, Dida Pramida mengatakan, tuntutan pihaknya agar kejadian serupa tak berulang. ”Kami ingin hal ini tidak terulang lagi, lantaran kurangnya optimalisasi dalam evaluasi para anggota Polri,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti penggunaan senpi oleh anggota, lantaran banyak kasus terjadi di masyarakat dengan kesengajaan. ”Banyak merugikan masyarakat, makanya kita harus hati-hati, karena tidak tahu siapa jadi korban,” ujarnya.
Arif Bayu, Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalteng mengatakan, aksi itu merupakan kegelisahan mahasiswa.
”Kami menuntut Kapolri segera melakukan hal tersebut. Copot Kapolda Kalteng dan Kapolretsa Palangka Raya. Jika tidak, maka kami akan melakukan aksi lanjutan,” tegasnya.
Pihaknya juga menuntut pemerintah melakukan reformasi total di tubuh kepolisian, baik sistem rekrutmen, pelatihan berbasis HAM, evaluasi berkala, hingga pemberantasan budaya kekerasan di tubuh kepolisian.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan, sejumlah tuntutan para peserta aksi secara umum telah dilaksanakan. ”Baik dari transparansi, audit kinerja, termasuk dalam penanganan kasus,” ujarnya.
Erlan menambahkan, Kapolda Kalteng telah memberikan tindakan tegas berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada pelaku. Kejadian itu juga menjadi pembelajaran, bahwa kepolisian selalu terbuka terhadap kritikan dalam perbaikan ke depan.
”Kami juga terus melakukan evaluasi dalam hal rekrutmen personel. Kami sudah jalankan evaluasi, tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Termasuk kesehatan mental anggota secara berkala,” katanya. (daq/ign)
