SAMPIT, radarsampit.com – Sejumlah aktivis mahasiswa di Kota Sampit mengajak masyarakat agar tidak memilih calon anggota legislatif yang menggunakan politik uang pada pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Hal itu dinilai akan melahirkan wakil rakyat korup.
”Saya akan mengajak paling tidak generasi muda untuk tidak memilih caleg yang main uang, karena segmen pemilih anak muda masih idealis dan masih punya pilihan sendiri,” kata Abdul Hadi, salah satu mahasiswa di Kota Sampit, Jumat (5/1/2024).
Abdul Hadi menuturkan, jumlah pemilih muda yang idealis di Kotim masih banyak, sehingga kampanye untuk menolak politik uang harus digaungkan. Apabila bersikap diam, akan melanggengkan kekuasan yang menghalalkan segala cara.
Berdasarkan klasifikasi generasi dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis KPU Kotim untuk Pemilu 2024, diketahui generasi milenial atau Y paling mendominasi dengan jumlah 111.813 orang atau 36,83 persen dari total DPT Kotim. Selain itu ada, generasi Z, yakni DPT dengan usia kurang dari 27 tahun sebanyak 73.574 orang atau 24,23 persen.
”Kalau kita pertahankan tradisi memilih caleg yang main uang, maka ke depannya kami-kami yang mau terjun ke politik kalau tidak punya uang, banyak tidak bisa terlibat. Apakah demokrasi ini hanya untuk kalangan berduit saja? Tapi, kalau sistem ini tidak diubah dari sekarang, maka ke depannya siapa yang ada uang banyak saja bisa menguasainya. Artinya, politik kita sudah dijajah oleh ekonomi orang kelas atas,” ujar Abdul Hadi.
Sementara itu, aktivis HMI Kalteng Burhan Nurohman mengatakan, perlunya ketegasan dari kalangan pemilih yang memiliki otoritas suara untuk tidak memilih caleg yang hanya mengandalkan uang. Harus melihat sisi kemampuan caleg tersebut mengemban amanah dan aspirasi masyarakat.
”Harusnya jangan diberikan ruang kepada politikus yang tidak punya kapasitas menjadi wakil rakyat, karena khawatirnya orientasinya jadi wakil rakyat bukannya bekerja untuk rakyat, tetapi bisa saja untuk kepentingannya sendiri,” kata Burhan.
Burhan menegaskan, pentingnya mencari rekam jejak seorang calon legislator, karena nantinya akan menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Tidak kalah penting keberanian dan kemampuannya dalam berargumentasi harus dijadikan acuan, sehingga ketika terpilih betul-betul berani lantang bersuara.
”Jangan sampai terulang lagi kesalahan yang sama memilih wakil rakyat yang nyaris tidak pernah berbicara lantang untuk membela kepentingan masyarakat justru diam. Karena diamnya wakil rakyat ini sama saja artinya tidak bekerja,” tegasnya.
Burhan berharap momentum pemilu legislatif ini bisa mengubah kondisi lembaga wakil rakyat. Marwah sebagai lembaga terhormat harus dikembalikan dan diisi dengan wajah-wajah yang betul-betul wakil rakyat sesungguhnya.
”Otoritas ada di tangan kita, masyarakat. Mau dijadikan apa lembaga DPRD itu tergantung kita memilih wakil nanti. Kalau memilih wakil yang hanya mengandalkan uang, maka jangan menyesal aspirasi masyarakat selama lima tahun itu akan tersumbat. Tapi, kalau kita memilih figur yang dianggap mampu dan tidak bermain politik uang, saya yakin lembaga DPRD akan berkualitas dan tidak kaleng-kaleng,” ujarnya. (ang/ign)
