SAMPIT, radarsampit.com – Perhelatan pesta demokrasi tahun ini tinggal menghitung hari. Potensi pelanggaran disinyalir akan marak. Sebagian calon wakil rakyat mengambil ancang-ancang untuk memainkan politik uang. Cara mendulang suara yang dinilai lebih praktis dibanding harus gencar sosialisasi.
”Kalau kampanye bagi-bagi hadiah dan lain sebagainya, sepertinya bukan zamannya, karena akan kalah di hari pelaksanaan. Rakyat akan memilih siapa yang memberikan uang,” kata seorang caleg DPRD Kotim, Rabu (3/1/2024).
Dia menuturkan, akan lebih efektif apabila dana sosialisasi disimpan dan dihamburkan saat menjelang pencoblosan. ”Misalkan sosialisasi habis Rp300-400 juta, belum tentu jadi nantinya,” kata dia.
Caleg lainnya mengaku sudah jauh hari menyiapkan uang minimal sekitar Rp500 juta. Dana sebesar itu diasumsikan bisa mendulang sekitar 2.000 suara. Kasarnya, satu suara akan dihargai sebesar Rp250 ribu. ”Tapi biaya itu sudah termasuk tim sukses, baliho, dan sosialisasi,” kata caleg tersebut, seraya meminta namanya tak disebutkan.
Menurutnya, biaya demokrasi memang mahal. Karena itu, mustahil jika ingin melenggang ke kursi DPRD tanpa mengeluarkan biaya. ”Konsekuensi biaya sekarang saya pasang baliho, bagikan kalender. Tidak mungkin gratis. Kalau caleg tidak bisa biaya itu, akan ditinggalkan tim sukses,” ujarnya.
Penelusuran Radar Sampit, sejumlah tim sukses tengah mengumpulkan data masyarakat. Mereka melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah warga dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebelum 14 Februari, hari pemungutan suara.
”Sudah ada yang pinjam NIK KTP dan didata satu rumah. Nanti dijanjikan akan ada biaya pencoblosan supaya kami ke TPS. Katanya paketannya DPRD kabupaten, provinsi, hingga DPR RI,” ujar Normanto, warga Baamang.
Dia melanjutkan, apabila tidak terdata sebagai pemilih di wilayah Baamang, tidak masuk pendataan tim sukses tersebut. ”Mereka bisa cek sendiri pemilih atau bukan berdasarkan NIK tadi,” katanya.
KPU Kotim sebelumnya menetapkan 463 Daftar Calon Tetap (DCT) untuk anggota DPRD Kotim. Mereka akan bertempur memperebutkan 40 kursi DPRD. Hitung-hitungan kasar, hanya 8,6 persen caleg yang akan terpilih. Sisanya, 423 caleg atau 91,4 persen caleg bakal gigit jari.
Kecilnya peluang menjadi anggota legislatif tak membuat posisi ini sepi peminat. Setiap agenda pesta demokrasi, kontestannya selalu banyak. Mereka berlomba tebar pesona sejak sebelum ditetap sebagai DCT. Langkah yang paling kentara pasang baliho di berbagai sudut kota hingga pelosok desa.
Indikasi bakal maraknya politik uang belum terendus Bawaslu Kotim. Lembaga itu hanya mendeteksi dugaan pelanggaran kampanye terkait pemasangan alat peraga kampanye.
”Sebenarnya sudah banyak pelanggaran kampanye, khususnya pemasangan APK yang diletakkan sembarangan dan tidak sesuai penempatan sesuai titik lokasi yang ditentukan. Hingga kini panwascam masih terus melakukan pendataan,” kata Salim Basyaib, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kotim, Selasa (19/12/2023) lalu.
Salim memastikan pihaknya tidak akan membiarkan pelanggaran kampanye dalam pemilu itu terjadi. Akan tetapi, dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), penertiban APK perlu dikoordinasikan dengan Satpol PP Kotim.
”Banyaknya pelanggaran APK yang kita lihat sekarang di berbagai sudut Kota Sampit, bahkan masuk sampai areal permukiman, bukan sengaja kami biarkan. Kami menyadari keterbatasan jumlah SDM, tidak memungkinkan APK itu ditertibkan setiap seminggu sekali. Apalagi penertiban memerlukan peran Satpol PP,” katanya.
