Pasangan Abdul Razak – Sri Suwanto Siap Bergerak Cepat Membangun Kalteng

daftar asri
MENDAFTAR: Pasangan ASRI didampingi pengurus partai pengusung dan pendukung menyerahkan berkas pendaftaran kepada KPU Kalteng, Rabu (28/8/2024)

PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Razak – Sri Suwanto (ASRI) menyatakan siap bergerak cepat membangun Kalteng melalui berbagai visi-misi yang telah dirumuskan.

Hal tersebut disampaikan Abdul Razak usai melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng, Rabu (28/8/2024).

Bacaan Lainnya

Dalam pendaftaran tersebut, pasangan ASRI menyatakan kesiapannya untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

”Pasangan ASRI menjadi yang pertama mendaftar di KPU, yang pada intinya menghadapi pemilihan kepala daerah 27 November nanti kami siap bertanding dengan pasangan lain,” katanya.

Pasangan yang memiliki slogan Aman, Maju, Adil, Nasionalis, Agamis, Harmonis (AMANAH) ini diusung Partai Golkar dan Perindo. Kemudian, didukung PPP, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Ummat.

Abdul Razak menuturkan, nantinya sejumlah program unggulan akan mereka jalankan jika terpilih memimpin Kalteng. Permasalahan paling menonjol yang menjadi sorotan, yakni berkaitan dengan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, termasuk pembukaan lapangan pekerjaan.

Baca Juga :  Suarakan Kemenangan ASRI ke Gereja di Bawah PGPI

Permasalahan yang dihadapi tersebut secara garis besar akan dimasukkan dalam visi misi pembangunan, sehingga diharapkan persoalan yang selama ini terjadi bisa teratasi dan secara dampak berkelanjutannya dipastikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

”Kami melihat situasi dan kondisi Kalteng secara keseluruhan. Tidak hanya bagaimana daerahnya secara fisik, tapi juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.

Pasangan ASRI juga menyoroti konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat yang kerap terjadi di Kalteng. Permasalahan itu dinilai jadi bagian yang harus dituntaskan, karena memengaruhi pelaksanaan pembangunan ke depan.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan itu harus dilihat dari dua sisi. Keberadaan perusahaan yang beroperasi di Kalteng harus dijaga, namun di sisi lain, kepentingan masyarakat adat menjadi yang utama dan harus dipenuhi oleh semua pihak.



Pos terkait