SAMPIT, Radarsampit.com – Kekhawatiran masyarakat terkait ketepatan takaran bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim turun langsung melakukan inspeksi ke 10 SPBU di wilayah Kota Sampit.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan volume BBM yang diterima konsumen sesuai dengan angka yang ditampilkan pada mesin pompa. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti laporan warga mengenai dugaan ketidaksesuaian takaran BBM.
Kepala DKUKMPP Kotim Muslih mengatakan, pengawasan dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak konsumen. Petugas tera diterjunkan untuk menguji akurasi alat ukur yang digunakan setiap SPBU.
“Sidak tersebut juga merupakan tindak lanjut atas adanya laporan masyarakat terkait dugaan indikasi kecurangan takaran BBM di SPBU,” kata Muslih, Kamis (12/11).
Menurutnya, ketepatan alat ukur menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan SPBU. Pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan konsumen memperoleh barang sesuai jumlah yang dibayarkan.
Dalam inspeksi tersebut, petugas mengambil sampel dari 10 SPBU yang berada di kawasan utara dan selatan Sampit. Selain mengukur volume BBM yang dikeluarkan mesin pompa, petugas turut memeriksa kondisi segel pada perangkat pengukuran.
Segel menjadi salah satu indikator untuk memastikan alat ukur tidak mengalami perubahan tanpa izin. Apabila ditemukan kerusakan atau indikasi pembongkaran, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti karena berpotensi memengaruhi akurasi takaran.
Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ditemukan pelanggaran pada seluruh SPBU yang menjadi sasaran inspeksi. Takaran BBM dinyatakan sesuai ketentuan dan masih berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan.
“Alhamdulillah, dari 10 SPBU yang kami periksa tidak ada temuan. Semuanya sesuai dengan ketentuan dan masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan,” ungkapnya.
Muslih menambahkan, pemeriksaan alat ukur SPBU dijadwalkan secara rutin setiap tiga bulan. Namun, petugas juga dapat melakukan inspeksi mendadak apabila menerima laporan masyarakat atau menemukan indikasi pelanggaran.
Pengawasan berikutnya direncanakan berlangsung pada Desember 2026, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada akhir tahun. Pemeriksaan tidak hanya menyasar SPBU, tetapi juga pasar tradisional dan toko ritel.
“Kami akan melanjutkan pemeriksaan pada Desember, kemungkinan minggu kedua dan ketiga. Selain SPBU, kami juga akan melakukan pengawasan di pasar-pasar dan ritel, khususnya terkait produk kedaluwarsa serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen,” pungkas Muslih.
