Polda Kalteng Petakan Potensi Konflik Pilkada Serentak

Kejaksaan Bentuk Tim Deteksi Politik Uang, TNI Pastikan Jaga Netralitas   

Polda Kalteng
DISKUSI : Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan PWI Kalteng, Kamis (20/6/2024). (DODI RADAR PALANGKA)

PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Kapolda Kalteng Irjen Pol Djoko Poerwanto akan menyiapkan jajarannya untuk semaksimal mungkin dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada serentak di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Hal ini terungkap saat diskusi publik jelang Pilkada Serentak Tahun 2024. Diskusi yang digelar PWI Kalteng ini bertema Mengawal Pilkada Serentak Kalteng Tahun 2024, Pilkada Sukses Keamanan Terjaga, Kamis (20/6/2024)

Bacaan Lainnya

Ia menekankan, secara geografis Kalteng memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan lahan terluas daerah di seluruh Indonesia, namun dengan jumlah penduduk mencapai 2,741.075 jiwa.

“Saya sampaikan bahwa Polda Kalteng siap mewujudkan Kalteng aman dan nyaman, meskipun kami masih kekurangan personel. Sebab, saat ini satu polisi rasionya menjaga 3.385 masyarakat,” katanya.

Saat ini pihaknya telah membentuk tim gabungan dengan kekuatan personil pengaman pilkada 2024 dari Polda Kalteng dan Korem Panju Panjung.

Kekuatan personel kontijensi sebanyak 4.4479 orangl, kekuatan personel PAM Polda dan polres jajaran 5.378 personel dan diback TNI dengan kekuatan 2.176 personel. “Artinya ini komitmen dalam menyediakan kekuatan mewujudkan pilkada damai,” tegasnya.

Menurutnya berbicara potensi kerawanan, Polda Kalteng bersama stakeholder, sudah melakukan analisa potensi konflik. Diantaranya konflik internal parpol sehingga bisa menimbulkan gelombang aksi unras, kericuhan di TPS, politik uang, penghilangan dokumen pilkada, terjadinya kerusuhan, termasuk demonstrasi penolakan hasil pilkada dengan cara kekerasan, termasuk adanya black campaign.

Kemudian, untuk prediksi ancaman, juga sudah dipetakan. Beberapa diantaranya janji-janji paslon tak ditempati hingga masyarakat menuntut, bentrok antar pendukung, terjadinya provokasi, penyalahgunaan wewenang dengan menekan ASN dan hal-hal lainnya.

“Semua kita sudah petakan, maka itu kami sudah menyiapkan cara bertindak, termasuk meningkatkan kerjasama seluruh stakeholder, antisipasi hoax, termasuk membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial,” terangnya.

Perwira Tinggi Polri ini lantas mengajak semua pihak turut serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada Serentak 2024, tokoh masyarakat dan pemuda sebagai aktor pengawasan pelaksanaan pilkada sangat dibutuhkan, khususnya terhadap praktek money politik yang digerakkan melalui tempat ibadah dan sekolah maupun perguruan tinggi mengingat partisipasi pemilih pemula merupakan salah satu kantong massa yang cukup strategis.

Lalu, aktif melakukan pendidikan politik kpd masyarakat para tokoh diharapkan mampu menjadi pencegah konflik horizontal ditengah masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan politik, sehingga dapat menjadi penengah apabila terdapat konflik yang bermula dari penyebaran isu hoax yang berkembang di masyarakat melalui media sosial.

“Tidak terlibat dalam politik identitas dan aktif menyosialisasikan kepada masyarakat terkait konsekuensi yang akan diterima apabila tersangkut pidana pemilu. Konkrenya sama-sama kita sukseskan pilkada ini dengan damai,” tandasnya.

Sementara itu, Kasrem 102/Pjg  Kolonel Inf Ulysses Sondang menekankan, TNI memiliki peranan penting dalam suksesnya pilkada serentak, salah satunya menekankan profesionalisme TNI melalui mentalitas, termasuk pelaksanaan pemetaan rawan konflik khususnya daerah yang dikategorikan merah yang sangat rentan konflik.

“TNI harga mati dalam netralitas dan tidak mendukung salah satu paslon apapun,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Douglas Pamino Nainggolan menyampaikan, dalam pilkada serentak, Kejaksaan mengoptimalkan peran Posko Pemilu Kejaksaan yang tersebar di 534 satuan kerja di seluruh Indonesia.

Pos terkait