Radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali melakukan perombakan pejabat tinggi pratama. Bupati Kotim Halikinnor melantik sejumlah pejabat baru dalam upacara resmi yang digelar di Gedung Serbaguna, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan ini disebut sebagai langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja birokrasi, agar pelayanan publik di Kotim semakin optimal.
“Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama hari ini merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Halikinnor.
Dalam arahannya, Halikinnor menegaskan agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan bekerja maksimal untuk menjawab kepercayaan masyarakat.
“Amanah ini adalah kepercayaan besar dari masyarakat. Mari kita jawab dengan kerja keras, inovasi, dan pelayanan prima untuk kemajuan Kotim,” tegasnya.
Diharapkan dengan pelantikan ini seluruh pejabat dapat mempercepat realisasi program prioritas daerah serta memperkuat sinergi antarlembaga di lingkungan Pemkab Kotim. (yn)
Berikut daftar nama-nama pejabat yang dilantik hari ini:
1 Johny Tangkere – Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
2 Bima Ekawardhana – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
3 Rihel – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4 Wim R.K. Benung – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5 Muhamad Saleh – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
6 Rusnah – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7 Rafiq Riswandi – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
8 Raihansyah – Kepala Dinas Perhubungan
Eselon III
1. Anas, SE, MM – Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2. Fahruzzain, ST, MT – Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Arif Rahman Hakim, S.Hut – Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah
4. Luci Dian Andayani, SE, M.AP – Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
