JAKARTA, radarsampit.com – Perubahan status penerima bantuan sosial (bansos) dari “Ya” menjadi “Tidak” yang muncul pada 1 Januari 2026 membuat banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) panik. Namun, pemerintah menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak otomatis berarti bantuan dihentikan secara permanen.
Sejumlah KPM melaporkan status kepesertaan mereka di laman cekbansos.kemensos.go.id mendadak berubah pada hari pertama tahun 2026. Berdasarkan penjelasan administratif dan teknis Kementerian Sosial yang dihimpun dari kanal YouTube Klik Bansos, kondisi ini merupakan bagian dari proses normal transisi sistem di awal tahun anggaran.
Setiap awal Januari, Kementerian Sosial melakukan penutupan buku anggaran tahun sebelumnya sekaligus membuka pengolahan data untuk tahun anggaran baru. Pada periode ini, sistem tengah memproses Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bansos untuk periode Januari–Maret 2026.
Akibat proses tersebut, status penerima di laman publik dapat sementara berubah menjadi “Tidak” atau kosong karena data penerima belum sepenuhnya ditarik dan ditampilkan.
Selain faktor anggaran, mulai tahun 2026 pemerintah resmi memigrasikan basis data penerima bansos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses migrasi ini disertai pembersihan data dan pencocokan ulang Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data Direktorat Jenderal Dukcapil.
Selama proses verifikasi dan sinkronisasi berlangsung, perubahan status sementara di laman cek bansos tidak dapat dihindari.
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah pemutakhiran rekening bantuan. Bank penyalur Himbara melakukan pengecekan ulang terhadap keaktifan dan kesesuaian rekening KPM. Jika ditemukan perbedaan data, sistem otomatis menampilkan status “Tidak” hingga proses validasi selesai.
KPM diminta tidak panik dan disarankan menunggu hingga minggu kedua atau ketiga Januari 2026, saat proses penarikan data dan validasi biasanya telah stabil. Apabila status tetap tidak berubah, KPM diminta segera berkoordinasi dengan pendamping PKH atau operator desa dan kelurahan untuk pengecekan langsung melalui aplikasi SIKS-NG yang dinilai lebih akurat.
Meski demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa terdapat kelompok KPM yang memang dicoret dari kepesertaan PKH dan BPNT. Di antaranya adalah keluarga yang dalam satu kartu keluarga memiliki anggota bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pekerja dengan penghasilan di atas UMR atau UMP.
Selain itu, KPM yang dinilai sudah mampu secara ekonomi atau terbukti menyalahgunakan bantuan—seperti untuk rokok, minuman keras, hingga aktivitas judi atau game online terlarang—dipastikan tidak lagi menerima bansos.
Di sisi lain, Kementerian Sosial menetapkan tiga golongan KPM yang berhak menerima bansos PKH dan BPNT tanpa batas waktu. Kelompok tersebut meliputi KPM dengan komponen lansia, KPM dengan anggota keluarga penyandang disabilitas berat, serta KPM dengan anggota keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selama bantuan digunakan sesuai peruntukan, ketiga kelompok tersebut tetap mendapatkan bansos secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan sosial jangka panjang.
Sementara itu, bagi KPM usia produktif, pemerintah membatasi penerimaan bansos maksimal selama lima tahun. Selanjutnya, mereka diarahkan mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang menyediakan bantuan modal usaha hingga Rp5 juta disertai pendampingan.
Kebijakan ini diharapkan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar kelompok paling rentan dan membutuhkan. (jpg)
