SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Sosial Kotim telah mempersiapkan lahan seluas 6 Ha yang akan dibangun Sekolah Rakyat.
“Pemkab Kotim sudah siapkan lahan 6 Ha. Berkas proposal sudah diajukan ke Kemensos melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Saat ini Pemkab Kotim masih menunggu tim verifikasi dari pemerintah pusat untuk meninjau kelayakan lokasi lahan yang sudah diusulkan untuk dibangun Sekolah Rakyat,” kata Hawianan Kepala Dinsos Kotim saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/6).
Ada tiga alternatif lokasi pertama, Bupati Kotim Halikinnor berencana akan menggunakan gedung asrama haji di Kawasan Islamic Center yang saat ini belum digunakan secara maksimal.
Asrama Haji dilengkapi 48 kamar yang masing-masing dapat menampung empat orang. Sehingga, dapat menampung 192 pelajar.
Alternatif kedua berlokasi di Jalan Ir Soekarno (Jalur lingkar utara) seluas 5,9 Ha. Dan, alternatif ketiga berlokasi di dekat bangunan Rusunawa Jalan Wengga Metropolitan seluas 6 Ha.
“Ada kemungkinan lokasi dekat Rusunawa ini yang akan dijadikan titik lokasi bangunan Sekolah Rakyat. Hal itu karena, lahan yang disediakan 6 Ha milik pemerintah daerah dan sudah bersertifikat. Apabila titik lokasi ini disetujui, Pemkab Kotim akan menghibahkan lahan ini ke Kemensos untuk difungsikan sebagai Sekolah Rakyat,” kata Hawianan.
Dalam hal ini, kesiapan sarana dan prasarana khususnya lokasi lahan disiapkan oleh Pemkab Kotim, Kementerian PU, Kemensos dan Kemendagri.
“Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan yang diusulkan sebagai titik lokasi sekolah rakyat. Untuk verifikasi dan pelaksana pembangunan gedung sekolah dilaksanakan oleh Kementerian PU,” jelasnya.
Adapun anggaran untuk penanganan Sekolah Rakyat terbagi menjadi dua tahap dengan total Rp 10 Triliun menggunakan sumber dana APBN yang didukung oleh Kementerian PU.
Pada tahap pertama, penanganan sekolah rakyat meliputi, pekerjaan renovasi, perbaikan struktur bangunan sekolah yang ada hingga penyediaan mebel untuk 100 sekolah yang ditargetkan selesai di tahun 2025. Pada tahap kedua, pekerjaan berupa pembangunan gedung sekolah baru yang ditargetkan selesai di tahun 2026.
“Sesuai arahan Presiden RI Bapak Prabowo, ada 200 sekolah yang akan dibangun. Di tahap pertama sebanyak 100 sekolah dan di tahap kedua 100 sekolah. Di tahap kedua ini, sekolah rakyat akan dibangun dengan dukungan pihak swasta dan didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN,” ujarnya.
Untuk diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Hawianan mengatakan sudah ada empat Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas yang sudah ditinjau oleh tim verifikasi prasarana strategis Kementerian PU.
Tim itu akan melihat kelayakan lahan mulai dari ukuran hingga fasilitas yang dapat dibangun untuk program Sekolah Rakyat.
“Lokasi lahan ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah, untuk Kotim lahan sudah siap. Namun, kami belum menerima informasi kapan tim verifikasi meninjau lokasi,” ujarnya.
Site Plan Sekolah Rakyat juga sudah ditentukan pemerintah pusat dengan ukuran lahan 7,62 Ha dan 6,38 Ha yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.
Luasan tersebut meliputi fasilitas bangunan SD, SMP, SMA, ruang kelas belajar, gedung ibadah dan asrama serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola khusus pemerintah daerah yang mampu menyediakan lahan 7,62 Ha.
“Mudah-mudahan Kotim segera di verifikasi oleh tim pemerintah pusat dengan harapan bisa masuk di penanganan tahap satu,” ujarnya.
Untuk diketahui, terdapat 351 usulan berdasarkan surat untuk penyelenggaran sekolah rakyat yang terdiri dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota.
