“Sesuai arahan Presiden RI Bapak Prabowo, ada 200 sekolah yang akan dibangun. Di tahap pertama sebanyak 100 sekolah dan di tahap kedua 100 sekolah. Di tahap kedua ini, sekolah rakyat akan dibangun dengan dukungan pihak swasta dan didukung oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian BUMN,” ujarnya.
Untuk diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Hawianan mengatakan sudah ada empat Kabupaten Katingan, Pulang Pisau, Kapuas dan Gunung Mas yang sudah ditinjau oleh tim verifikasi prasarana strategis Kementerian PU.
Tim itu akan melihat kelayakan lahan mulai dari ukuran hingga fasilitas yang dapat dibangun untuk program Sekolah Rakyat.
“Lokasi lahan ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah, untuk Kotim lahan sudah siap. Namun, kami belum menerima informasi kapan tim verifikasi meninjau lokasi,” ujarnya.
Site Plan Sekolah Rakyat juga sudah ditentukan pemerintah pusat dengan ukuran lahan 7,62 Ha dan 6,38 Ha yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah.
Luasan tersebut meliputi fasilitas bangunan SD, SMP, SMA, ruang kelas belajar, gedung ibadah dan asrama serta sarana olahraga seperti lapangan sepak bola khusus pemerintah daerah yang mampu menyediakan lahan 7,62 Ha.
“Mudah-mudahan Kotim segera di verifikasi oleh tim pemerintah pusat dengan harapan bisa masuk di penanganan tahap satu,” ujarnya.
Untuk diketahui, terdapat 351 usulan berdasarkan surat untuk penyelenggaran sekolah rakyat yang terdiri dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota.
Di mana, ada 295 pemerintah daerah yang sudah menyampaikan proposal dan 287 pemerintah daerah mengikuti desk dan pembahasan usulan.
Dengan titik prioritas dipilih berdasarkan, tingkat kesiapan yang meliputi penilaian hasil desk dan survei fisik dari Kementerian PU dan dilihat dari tingkat kemiskinan daerah.
Pada pelaksanaan tahun 2025 terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, 53 titik lokasi DED dan RAB selesai yang terdiri dari 45 aset Kemensos + 6 aset Pemda + 2 aset perguruan tinggi dan pada 8 Mei dilakukan kontrak pengadaan langsung untuk renovasi dan ditargetkan siap beropersi Juli 2025.
