JAKARTA, radarsampit.com – Perang melawan stunting dan kemiskinan ektrem terus digencarkan pemerintah. Sayangnya, target dan program belum selaras. Dana program banyak dipakai rapat berulangkali di hotel.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan menjadi 7 persen di 2024 dari 9,57 persen di tahun lalu. Presiden pun telah menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bisa bergerak selaras.
“Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya,” ujarnya, di Jakarta, kemarin (29/1).
Karenanya, kata dia, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi akan dibuat terfokus pada isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan.
Lebih lanjut dia menjelaskan, reformasi birokrasi tematik ini nantinya mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan. Sehingga diharapkan bisa lebih tepat sasaran. Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan ini pun telah diluncurkan pilot project-nya pada 3 provinsi dan 9 kab/kota.
Selain itu, pada indeks Reformasi Birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah/SAKIP yang dinilai Kementerian PANRB, penilaiannya tidak hanya di ujung tahun. Tapi Kementerian PANRB jemput bola sejak awal. Soal stunting misalnya, lanjut dia, sebagai bagian dari ekosistem pengentasan kemiskinan maka akan di dimasukkan sebagai variabel penilaian kinerja reformasi birokrasi pemda. Tapi tidak dievaluasi di akhir 2023.
Menurutnya, anggaran terkait kemiskinan dengan segala ekosistemnya yang tersedia mencapai Rp500 triliun. Akan tetapi, dengan dana tersebut program pengentasan kemiskinan belum berdampak optimal.
Diakuinya, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya yang belum sepenuhnya berdampak optimal. Sejumlah anggaran digunakan untuk program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Mulai dari studi banding soal kemiskinan sampai diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel.
“Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp500 triliun (yang dihabiskan untuk studi banding dan diseminasi, red). Bapak Presiden ingin anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” jelas Mantan Bupati Banyuwangi tersebut.
Belum lagi soal perjalanan dinas. Menurut dia, berdasarkan data Kemenkeu, tahun 2022 ada puluhan triliun yang digunakan. “Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak,” tegasnya. Misalnya, imbuh dia, untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN RB hampir semuanya dilakukan secara daring. Semua dikemas online untuk memudahkan seluruh daerah agar tidak perlu repot-repot ke Jakarta untuk berkonsultasi.
“Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang. Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan,” paparnya.
Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyampaikan komitmen ikut membantu pemerintah mengurangi angka kemiskinan. ’’Khususnya yang kemiskinan ekstrem dan berada di daerah besisir,’’ kata Ketua Baznas Noor Achmad di sela kegiatan Jalan Sehat Berkah di Jakarta kemarin (29/11).
Noor mengatakan tahun ini dikuruckan program pengentasan kemiskinan ekstrem untuk 500 juta orang. Dengan memanfaatkan uang zakat, dia berharap setengah juga orang itu bisa keluar dari label miskin ekstrem. ’’Minimal bisa naik jadi miskin biasa. Sukur-sukur jadi muzaki (pembayar zakat),’’ jelasnya.
