SAMPIT, radarsampit.com – Permainan politik uang yang brutal seperti saat pemilu Februari lalu rawan terulang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah November mendatang. Pengawasan menjadi tantangan berat, mengingat praktik itu seolah dibiarkan bebas dalam pesta demokrasi sebelumnya.
Pemerhati politik sekaligus praktisi hukum di Kotawaringin Timur Agung Adisetiyono mengatakan, segmentasi pemilih dalam Pilkada Kotim memang berbeda dibandingkan pemilu legislatif sebelumnya. Hal itu karena kandidat yang dipilih jauh lebih sedikit.
Pemilih bisa dikelompokkan mulai dari pragmatis, semi pragmatis, dan pendukung fanatik. Pemilih pragmatis dinilai sebagai warga yang rawan ikut menyuburkan politik uang, karena orientasinya memilih berdasarkan nilai uang yang diterima. Celakanya, kelompok ini dinilai masih banyak.
Pada Pemilu Legislatif 14 Februari, disebut-sebut sebagai pemilu paling brutal. Politik uang terjadi secara terang-terangan. Bahkan, sebagian besar pemilih justru memburu uang dari para caleg. Ironisnya, tak ada satu pun pelaku pelanggaran pemilu itu yang diseret secara hukum di Kotim.
”Pemilih pragmatis yang menunggu serangan fajar di hari H saya lihat masih banyak persentasenya, karena setiap pembicaraan oleh tim sukses tidak jauh dari seputaran money politik,” kata Agung, Selasa (17/9/2024).
Menurut Agung, pemilih pragmatis dan semipragmatis merupakan persentase terbesar, karena pemilih semipragmatis bisa saja bergeser menjadi pemilih fanatik, namun bisa ke pragmatis. ”Ini pemilih yang wilayahnya masih abu-abu,” ujar dia.
Agung menambahkan, pilkada kali ini diperkirakan tak lepas dari money politik. Meski sulit dihentikan, hal itu tergantung kehebatan petugas Bawaslu untuk melakukan tangkap tangan di lapangan.
”Informasi ini sudah mulai beredar. Politik uang tidak serta merta dalam bentuk uang, bisa saja dalam bentuk barang yang nilainya di atas ketentuan dari aturan pemilu,” katanya.
Koalisi Gemuk Bukan Jaminan Menang
Sementara itu, terkait peluang masing-masing kandidat dalam Pilkada Kotim, Agung berpendapat, koalisi gemuk yang diikuti banyak partai belum jadi jaminan untuk meraih kemenangan. Apabila mesin politik partai tak jalan, kontestan yang diusung bisa terjerembap dalam kekalahan.
”Koalisi gemuk dengan porsi besar saya kira bukan jaminan bisa menang di pilkada. Kalau menghitung di atas kertas, memang menang. Tetapi, secara faktual nanti itu biasanya tidak berbanding lurus,” ujarnya.
Agung menambahkan, jika mengacu perolehan suara kursi partai pengusung, maka bakal paslon Halikinnor-Irawati yang diusung PDIP, Demokrat, Nasdem, dan PKB paling banyak. Disusul Sanidin-Siyono diusung Gerindra, Golkar, dan PKS, serta Muhammad Rudini-Paisal Darmasing yang hanya diusung PAN dengan jumlah 5 kursi.
”Banyak fakta politik lainnya di Indonesia, paslon yang banyak perahu bisa dikalahkan oleh paslon yang diusung dengan koalisi minim. Artinya, banyak tidaknya koalisi pengusung bukan sebuah jaminan juga,” katanya.
Apalagi, lanjut Agung, jika koalisi itu tidak mengefektifkan mesin partainya. Hal itu akan jadi masalah bagi kandidat yang diusung. Di sisi lain, untuk menggerakkan mesin partai juga akan menimbulkan biaya politik yang tinggi.
”Biaya itu digunakan oleh kader hingga anggota fraksi DPRD pengusung paslon itu bekerja di lapangan, seperti sosialisasi hingga menyampaikan visi dan misi paslon. Pertanyaannya, apakah masih ada kader hingga anggota fraksi yang bekerja di lapangan tanpa dibiayai paslon?” katanya.
”Saya kira fenomena itu jarang ditemui. Pastinya paslon harus membiayai itu semua,” tegasnya. (ang/ign)
